Jakarta, Aktual.com – Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Anggawira, menyoroti skema pembiayaan perbankan milik pemerintah yang dinilai belum inklusif bagi pengusaha muda dalam Forum Zona Pangan HIPMI, Rabu (11/2/2026).
Ia menilai akses kredit perbankan negara belum sejalan dengan semangat pemerataan usaha meski anggaran pemerintah tersedia.
“Uang pemerintah ada, tapi pembiayaannya enggak ada. Yang ada pengusahanya itu lagi, itu lagi. Jadi kita ini bicara inklusif, tapi aksesnya berputar di orang yang sama,” ujarnya.
Menurut dia, bank-bank BUMN seharusnya menjadi penggerak pemerataan ekonomi dengan membuka peluang bagi pelaku usaha baru yang potensial. Pola pembiayaan yang cenderung konservatif dinilai membuat regenerasi pengusaha berjalan lambat karena akses permodalan sulit ditembus pemain baru.
Ia mencontohkan komoditas singkong yang dijual petani sekitar Rp1.200 per kilogram dapat meningkat hingga tiga kali lipat setelah diolah menjadi tepung atau produk turunan. Namun, lonjakan nilai tersebut sulit tercapai tanpa dukungan pembiayaan menengah dan jangka panjang yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Dalam pandangannya, skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) belum cukup mendorong lahirnya agroindustri skala menengah. “Jangan skemanya itu KUR. Kalau KUR, ya begitu-begitu saja. Enggak mungkin kita bikin agroindustri atau ternak besar dengan plafon kecil dan tenor pendek,” ucap Anggawira.
Lebih lanjut, ia mendorong perbankan BUMN menghadirkan kredit usaha menengah dengan plafon Rp5 miliar hingga Rp50 miliar dan tenor lima sampai sepuluh tahun. Skema tersebut dinilai lebih relevan untuk mendorong pelaku usaha naik kelas dan membangun industri yang berkelanjutan.
Peran BUMN, kata Anggawira, seharusnya tidak hanya sebagai penyalur KUR, tetapi juga sebagai penggerak investasi jangka menengah dan panjang. “BUMN itu lokomotif saja, tugasnya menarik gerbong ekonomi. Jadi harus berani membuka akses pembiayaan yang lebih luas, bukan cuma main aman,” lanjutnya.
HIPMI berharap evaluasi menyeluruh terhadap pola pembiayaan bank-bank pelat merah dapat segera dilakukan agar akses kredit lebih terbuka dan kompetitif. Organisasi tersebut menyatakan siap berdialog dengan pemangku kebijakan guna memastikan skema pembiayaan benar-benar memberi ruang bagi pengusaha baru untuk berkembang.
(Nur Aida Nasution)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
