Masyarakat yang ingin mengikuti kebijakan dan program Kemkominfo dalam melakukan registrasi ulang kartu prabayar ini pun diklaim sangat antusias. Terlebih, klaim Kemkominfo, registrasi kartu prabayar tersebut, akan memberikan perlindungan kepada masyarakat agar masyarakat tidak terus menerus mendapat informasi menyesatkan di dunia maya, yang saat ini sudah dinilai cukup mengganggu.
“Salah satu tujuan program registrasi kartu prabayar ini adalah agar masyarakat terdata sehingga tidak menjadi anonim. Karena, anonimitas akan berpotensi atas perilaku dan tindakan yang bertanggung jawab di dunia maya,” kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kemkominfo R Niken Widiastuti dihelat di Ruang Serba Guna Kemkominfo, Jakarta, Rabu (14/3/2018).
Ke depan, Dirjen IKP berharap kehidupan di dunia maya bisa lebih sehat dan tertata lebih baik sehingga praktik-praktik negatif, yang kerap mengganggu seperti ujaran kebencian dan berita bohong atau hoax, bisa terminimalisir.
Banyaknya isu tidak benar yang beredar terkait data kependudukan untuk registrasi ulang kartu prabayar, membuat Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengambil hikmah positif dari isu tersebut.
Apalagi, Klaim Zudan kerap diundang oleh sejumlah media massa, salah satunya stasiun televisi, untuk menjelaskan perihal isu kebocoran tersebut.
“Hikmah kedua, membuat kami (Ditjen Dukcapil Kemendagri) jadi lebih hati-hati dan aware. Ketika ada isu, ada kebocoran data, saya langsung intruksikan untuk mengecek traffic dan locknya di data center. Bahkan, saya minta cek sampai ke daerah-daerah,” jelas Zudan di tempat yang sama.
Pihaknya berkoordinasi dengan sejumlah provider untuk menangani permasalahan itu. “Isu ini juga langsung kita sikapi dengan melakukan tracking bersama provider. Cek traffic dan check lock, sampai kita dapatkan hasilnya, data dukcapil aman,” katanya.
Sistem keamanan yang diterapkan, klaim dia cukup berlapis. Yakni, melalui pindai sidik jari sebayak tiga kali. Protap secara fisik sudah pasti dilihat, siapa yang bisa masuk ke data center tidak bisa sembarangan.
Sementara, terkait isu yang beredar bahwa negara menjual data kependudukan NIK dan nomor KK, Dirjen Dukcapil Kemendagri menjelaskan data sebagai verifikator hanya NIK dan nomor KK, menjadi pintu masuk untuk provider sebagai pintu masuk. Jika sesuai, terjawab dan teregistrasi.
“Tidak ada penggunaan data dan dokumen lain yang bisa digunakan untuk memverifikasi data,” ujar Zudan.
Namun, Dirjen Dukcapil menekankan, sebelum proses program registrasi ulang prabayar ini dilakukan, nomor telepon para pengguna sudah beredar ke mana-mana. Bisa saat mendaftar kartu kredit, membuat rekening tabungan, saat sewa kamar hotel, dan lainnya.
“Untuk itu, hati-hati menshare dokumen kependudukan di media sosial (medsos). Dukcapil hanya memberikan NIK dan nomor KK ke provider. Datanya aman, tidak ada kebocoran data karena kita menerapkan sistem keamanan berlapis,” ujar Zudan.
Semoga dengan cara ini, lanjut Dirjen Dukcapil, juga menjadikan penduduk Indonesia semakin aware terhadap dokumen-dokumen kependudukan. Sehingga ke depan, ketertiban dokumen ini bisa bermanfaat terkait ketertiban administrasi.
“Dari sistem yang kami terapkan, kami juga mendeteksi banyak masyarakat yang mencoba-coba dengan mengetik sejumlah angka yang asal-asalan tidak sesuai nomor yang berlaku. Secara sistem security, perilaku seperti ini secara otomatis langsung terblock,” pungkas Zudan.
Menteri Tak Jamin Data Bocor
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
