Menteri ESDM, Sudirman Said mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (3/2/2016). Raker tersebut membahas dua persoalan pokok utama, yakni ketenagalistrikan dan seleksi atau fit and proper test pimpinan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Hadir dalam rapat, Dirjen Migas IGN Wiratmaja Puja, Dirjen Minerba Bambang Gatot, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Rida Mulyana, Dirjen Ketenagalistrikan Jarman, dan Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Someng.

Jakarta, Aktual.com — Pemerintah masih ngotot untuk memungut uang dari rakyat dengan ‘menyunat’ selisih harga Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk dialihkan menjadi Dana Ketahanan Energi (DKE).

Hal itu ditegaskan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said yang mengatakan bahwa kebijakan tersebut masuk dalam proyek RAPBN-P 2016.

“Pemerintah masih konsisten untuk menjalankan DKE sesuai dengan rencana awal, saat ini draft soal PP atau Peraturan Presiden sedang disiapkan, mudah-mudahan dalam sidang RAPBNP bisa kita usulkan,” kata Sudirman, Selasa (16/2).

Lebih lanjut menurut Sudirman, penerapan DKE dinilai sudah mendesak lantaran separuh dari kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) nasional dipenuhi dengan impor.

Dia juga berdalih bahwa dana tersebut akan digunakan untuk mengembangkan energi listrik yang akan di manfaatkan oleh 2.519 desa yang belum mendapat akses listrik sama sekali.

“Karena saya kira makin relevan untuk bicara itu kaitannya dengan EBT fosil, Kita siap minta penganggaran. Kalau dapat approval dari parlemen saya kira tahun ini bisa kita jalankan,” kata Sudirman.

Artikel ini ditulis oleh:

Arbie Marwan

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS