Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo seharusnya ikut melibatkan Kepolisian dalam membaca rekam jejak para calon Menteri. Pasalnya, langkah ini tidak hanya memastikan sang Menteri bebas dari perkara Korupsi.
Demikian disampaikan, Kordinator Indonesia Coruption Watch (ICW), Emerson Juntho, pada pekan ini.
“Jangan sampai memang bukan koruptor tapi narkoba atau pelaku KDRT. Tidak cukup, tidak hanya korupsi,” ujar dia.
Menurut Econ, sapaan akrab Emerson, ICW sendiri beberapa waktu lalu mendorong agar rekam jejak tidak hanya melibatkan dua institusi, KPK dan PPATK.
“Tidak hanya dua lembaga tapi lima atau bahkan enam lembaga dilibatkan. Tidak hanya KPK dan PPATK tapi Dirjen Pajak, Kepolisian, Kejaksaan, Komnas HAM, bahkan Komnas Perempuan harus dilibatkan,” ujarnya.
Misalnya muncul kekhawatiran, ada mafia migas dalam pemilihan Menteri ESDM. Menurutnya, hal tersebut harus dijawab.
“Mustahil atau omong kosong kalau pemerintahan jokowi punya gagasan membersihkan mafia migas tapi dia tidak mensterilkan kementerian yang punya relasi dekat mafia migas, seperti ESDM”, kata Econ dalam diskusi yang juga dihadiri Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Brigadir Jenderal Wiyagus.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
