Jakarta, Aktual.com – Pemuda Muhammadiyah menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan terus menurun. Tren ini terjadi karena penanganan berbagai dugaan korupsi besar tidak diusut tuntas alian jalan di tempat.
Menjadi pertanyaan besar karena tren penurunan justru terjadi pada pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla. Pemerintahan yang digadang-gadang menjadikan hukum sebagai panglima sebenar-benarnya.
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, Jumat (9/12), mengemukakan, beberapa kasus besar yang mandeg itu antara lain kasus Century, kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) hingga kasus reklamasi di Pantai Utara Jakarta.
“Bahkan, khusus untuk kasus reklamasi dan Rumah Sakit Sumber Waras KPK terkesan tersandera dan ragù bertindak,” kata Dahnil dalam keterangan tertulisnya.
Apa yang ditekankan Pemuda Muhammadiyah itu sebagai bahan evaluasi dalam rangka Hari Antikorupsi yang diperingati pada 9 Desember 2016.
“Sesungguhnya publik masih sangat berharap KPK segera mengembalikan kepercayaan publik tersebut dengan melakukan akselerasi dengan berani menyelesaikan kasus-kasus besar,” terangnya.
Dua kasus besar di DKI Jakarta, yakni kasus reklamasi dan kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, mendapatkan atensi besar dari publik. Jika KPK terang dan tegas, Pemuda Muhammadiyah meyakini publik akan berdiri kokoh mendukung KPK.
Cacatan lainnya, lanjut Dahnil, yakni menyangkut gerakan antikorupsi yang selama ini dinilai masih menjadi gerakan sporadis, politis dan formalistik. Gerakan antikorupsi juga masih menjadi gerakan pidato diatas panggung belum menjadi gerakan massa.
“Pemuda Muhammadiyah mentoring gerakan antikorupsi menjadi gerakan kebudayaan yang melibatkan semua kelompok masyarakat. Dimana ada kesadaran kolektik untuk melawan korupsi secara berjamaan,” ucapnya.
Pemuda Muhammadiyah akan secara konsisten membangun tradisi radikalisme melawan korupsi, antitoleransi terhadap korupsi. Pendekatan kebudayaan menjadi salah satu titik fokus dalam membangun gerakan antikorupsi.
(Laporan: Soemitro)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
