Jakarta, Aktual.com-Pemerintah kembali tidak konsisten dalam membuat kebijakan. Kali ini terkait dengan kelmasi Teluk Jakarta khususnya pulau G milik PT Agung Podomoro Land yang sempat dihentikan di era Menko Maritim dan Sumberdaya Rizal Ramli kini diputuskan untuk dilanjutkan berdasakan keputusan Menko Maritim dan Sumberdaya Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut mengatakan pemerintah akan memberikan tempat tinggal yang layak berupa rumah susun untuk 12 ribu nelayan di pesisir Teluk Jakarta.”Nelayan itu akan kita urus yang jumlahnya entah 12 ribu atau 24 ribu. Kalau kami punya data 12 ribu, itu semua perintah Presiden supaya mereka dapat prioritas untuk diurus,” ucap Luhut usai rapat di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/9).
Menurut Luhut keputusan merelokasi nelayan ke rumah susun merupakan solusi terbaik. Luhut mengklaim proyek reklmasi juga akan sangat berguna untuk menghasilkan air bersih bagi kebutuhan warga Jakarta.
“Justru akan dibuat lebih baik dengan dana yang didapat oleh Pemda dari reklamasi, dan yang penting lagi itu rupanya 40 persen menjadi sumber air dari Jakarta,” tuturnya.
“Karena 2 meter air laut itu akan ke bawah, 7-8 meter di atas itu akan jadi sumber air untuk Jakarta, karena tidak ada sumber air untuk Jakarta selain yang paling mudah diambil dari situ,” papar Luhut.
Secara tersirat Luhut mengatakan dengan keluarnya keputusan ini maka rekomendasi yang sempt dikeluarkan oleh Rizal Ramli tidak akan lagi berlaku.
“Iya kira-kira begitulah (mencabut rekomendasi Rizal Ramli –red),” sebut Luhut.
Jika melihat hasil keputusan pada periode Rizal, penghentian reklamasi pulau G bukan hanya soal tempat tinggal bagi nelayan. Namun akses nelayan untuk melaut tertutup dengan adanya pulau buatan tersebut. Pertanyaan ini tidak dijawab oleh Luhut.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
