Jakarta, Aktual.com – Ketua Komisi Nasional HAM Nur Kholis menilai reklamasi Teluk Jakarta merupakan bukti konkret ketidakberdayaan negara yang dikuasai korporasi kapital.
Mestinya, kata dia, di persoalan reklamasi Teluk Jakarta ini negara bisa unjuk kekuatan. Kenyataannya, sikap pemerintah justru sebaliknya.
Nur mencontohkan sikap yang dipertontonkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti. “Bu Susi bilang itu (proyek reklamasi) nggak ada izin, tapi toh bisa jalan saja. Itu menunjukkan negara powerless,” ucap dia di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, (19/8).
Lanjut Nur, ketidakberdayaan negara di depan korporasi jelas tidak benar, dilihat dari kontek hukum tata negara dan juga HAM. “Dimana negara harus ambil peran tanggung jawab lebih untuk pemenuhan rakyat,” kata dia.
Padahalnya, ujar dia, negara harus mengambil kembali kedaulatannya untuk mengatur siapapun yang ada di wilayah RI dan bukan dalam kerangka untuk menindas.
Artikel ini ditulis oleh:
