Semarang, Aktual.com — Elit Partai Gerinda Jawa Tengah membantah telah meminta mahar politik kepada calon dari kader eksternal yang direkomendasikan untuk menjadi calon Bupati/wali kota pada Pilkada Kota Pekalongan.
Hal itu terkait rekomendasi bakal calon kepala daerah Idris Satria Budi dari kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang dikabarkan telah memberikan mahar senilai Rp200 juta-Rp250 juta.
Wakil Ketua DPD Partai Gerinda Jateng, Iskandar Zulkarnaen, menegaskan bahwa rekomendasi calon kepala daerah tidak ada mahar sepeser pun. Rekomendasi calon kepala daerah sepenuhnya berada di kewenangan pusat.
“Itu tidak ada mahar. Yang namanya komitmen politik dinamikanya luar biasa. Atas kewenangan itu, berada pada posisi puncak, yaitu pak Prabowo. Itu merupakan hal biasa jika ada yang demikian,” kata Iskandar saat dihubungi, Rabu (29/7).
Berdasarkan informasi dihimpun, calon kepala daerah dari kader PKS Idris Satri Budi merasa telah dikecewakan Partai Gerinda, saat mendeklarasikan sebagai partai koalisi di Monumen Juang Pekalongan, pekan lalu. Selain itu, Idris dimintai uang senilai Rp250 juta sebagai jaminan agar dikeluarkan rekomendasi maupun komitmen politik. Adapun besaran dana tersebut beralasan untuk biaya operasional dan konsolidadi partai Gerinda.
Kendati demikian, justru terbalik, dari komitmen awal antara partai koalisi yang ditandai dengan kesepakatan perjanjian MoU, rekomendasi partai Gerinda akhirnya malah jatuh ke Hakam Naja-Nur Chasanah, sebagai calon kepala daerah yang diusung bersama PAN-Gerinda.
Sementara, pihaknya tidak memiliki kewenangan rekomendasi calon kepala daerah, hanya sebatas mengusulkan siapa nama-nama calon yang akan direkomendasikan kepada pusat. Diakui, bahwa sebelumnya nama Idris Satria Budi masuk dalam sederet daftar yang bakal direkomendasi.
“Wajar bilamana partai PKS marah dengan kita. Tapi di politik tidak hal yang bulat. Bahkan rekomendasi sudah ada komunikasi politik dengan pengurus DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS),” beber dia.
Terpisah, balon Wakil Wali Kota Pekalongan, Idris Satria Budi berkelit untuk membeberkan perihal dirinya telah memberikan mahar politik. Menurut dia, situasi Pilkada serentak pada 2015 mendatang sebuah komitmen politik menjadi hal biasa.
“Adapun mahar politik di tingkat daerah menjadi hal yang terlalu mainstream bila diblow-up ke media. Sebab, bukan menjadi konsumsi publik yang menarik,” ujar dia.
Artikel ini ditulis oleh:
