Bogor, Aktual.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Jawa Barat Atang Trisnanto menilai, relaksasi harga minyak goreng kemasan yang dilakukan pemerintah pusat agar dapat ditentukan oleh pasar hingga jelang Ramadhan 1443 Hijriah/2022 tidak banyak menolong ketersediaan bahan pokok pangan masyarakat itu.

“Instrumen kebijakan yang dikeluarkan terakhir melalui SE Mendag no 9 tahun 2022 tidak akan banyak menormalisasi keadaan jika diserahkan ke mekanisme pasar. Buktinya harga langsung melonjak sekitar Rp24.000 per liter bahkan lebih,” kata Atang kepada wartawan di Kota Bogor, Rabu (30/3).
Menurut Atang, jika benar data Kementerian Perdagangan (Kemendag) stok minyak goreng melimpah, tidak mungkin harga akan melonjak tajam dalam waktu hitungan hari memasuki Bulan Ramadhan ini.
Apalagi, minyak goreng curah yang kini disubsidi juga kosong di pasar tradisional. Pedagang dan agen yang dibatasi stok tidak mampu menyediakan bebas minyak goreng bagi masyarakat umum, melainkan hanya untuk langganannya.
Pada 16 Maret 2022 telah terbit Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 11 tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah. Harga ditetapkan Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram yang sebelumnya HET minyak goreng curah Rp11.500 per liter.
Sementara, Surat Edaran Nomor 9 tahun 2022 tentang Relaksasi Penerapan Harga Minyak Goreng Sawit Kemasan Sederhana dan Kemasan Premium juga telah diterbitkan. Kini harga kedua jenis minyak goreng itu diserahkan pada mekanisme pasar yang berarti mencabut HET sebelumnya yakni premium Rp14.000 dan kemasan sederhana Rp13.500 per liter.
Kalau kemudian masalah ada di distribusi, kata Atang, mudah bagi pemerintah untuk bisa menelusuri jika dilakukan secara serius karena jalur distribusi Indonesia mudah diketahui jalur-jalurnya.
Atang mengungkapkan hal ini menjadi ironis pada negeri penghasil CPO terbesar di dunia, tapi bermasalah dalam pemenuhan minyak goreng.
Dia juga berpendapat, menguatkan pengawasan distribusi di hilir juga tidak efektif. Ia meyakini pastikan sistem distribusi mulai dari hulu hingga hilir yang lancar dan yang nakal beri hukuman tegas.
Langkah lain, sambungnya, jangka pendek adalah paksa produsen besar untuk potong jalur distribusi. Pemerintah yang langsung tangani pasar-pasar murah minyak goreng. Libatkan semua pemerintah daerah untuk melakukan operasi pasar murah (OPM).
“Jika keadaan mulai membaik, evaluasi menyeluruh mulai dari alokasi CPO, produksi migor, hingga jalur distribusinya,” kata dia.
Dikatakannya, OPM oleh pemerintah adalah langkah darurat dan taktis yang harus segera diambil karena pemerintah punya kekuasaan untuk memberi solusi bagi masyarakat yang sudah menderita berbulan-bulan.
“Ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Mau sampai kapan kita tega terhadap kesulitan warga. Setelah mulai normal kembali, bisa kembali ke pasar,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor Mohamad Soleh menyampaikan selain kekurangan pasokan harga minyak goreng naik signifikan.
Harga dari agen pun minyak goreng curah mengalami kenaikan sebesar 13 persen atau naik Rp2.000 dari harga Rp16.000 menjadi Rp18.000.
Sementara, kata Soleh, pedagang tetap sulit mendapatkan stok, karena terbatas dan sering kali tidak kebagian stok di Agen Toko Makmur Pasar Anyar dan Toko Kota Jaya.
Kondisi itu menyebabkan kekosongan stok bagi masyarakat umum yang ingin berbelanja di Pasar tradisional. Sebab, pedagang hanya diberi stok per 1 dirigen dengan kapasitas 16 kilogram per pembelian setiap hari.
Sementara, minyak goreng kemasan juga mengalami kenaikan lebih tinggi sebesar 14 persen atau naik Rp3.000 dari harga Rp22.000 menjadi Rp25.000. Stok yang tersedia pun terbatas antara lain merek Resto.
(Wisnu)