Jakarta, Aktual.com — Relawan Jokowi Center Aceh (JCA) mendesak pemerintah untuk segera memekarkan Provinsi Aceh agar terpangkas jaraknya birokrasi pemerintahan dan konsentrasi pembangunan di wilayah barat selatan Aceh.
Koordinator JCA Teuku Neta Firdaus mengatakan bahwa Provinsi Aceh terdiri dari 23 kabupaten/kota terlalu luas, sehingga banyak kawasan tidak tersentuh dalam perencanaan pembangunan bahkan bertumpu pada satu daerah tertentu.
“Karena, faktor ekonomi dan geografis tuntutan pemekaran provinsi di Aceh diwajibkan, dalam konteks pemeratan pembangunan kami menduga pemerintah ‘zikir’ sangat rasis dan diskriminatif, dari tahun ke tahun alokasi anggaran banyak ditumpukkan pada satu daerah tertentu,” tegasnya, di Meulaboh, Kamis (9/7).
Sebanyak dua wilayah sudah lama mengajukan pemekaran pada pemerintah pusat dimasa pemerintahan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yakni untuk Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS) kawasan pesisir Aceh dan Aceh Leuser Antara (ALA) wilayah tengah Aceh, namun masih terhenti oleh beberapa kebijakan politik.
Neta menjelaskan, sudah layak provinsi ujung barat Indonesia itu dimekarkan karena salah satu indikator terlihat pihaknya dari Daftar Isi Pelaksana Anggaran (DIPA) Aceh untuk wilayah ALA dan ABAS dari tahun ketahun selalu mendapat jatah ‘anggaran minimalis’.
Hal ini menunjukan masih adanya kesenjangan sosial pemerintah dalam pemerataan pembangunan sehingga memunculkan berbagai persoalan baru karena ada hal yang tidak tuntas namun diburu dengan proyek lain.
“Irigasi Lhok Guchi saja di Aceh Barat tidak pernah siap-siap penuntasan saluran pembangunannya. Karena itu kami menilai dengan berpisahnya Aceh Barat Selatan, dan Aceh Lauser Antara, maka ketiga provinsi ini akan bisa lebih fokus membangun kawasan masing-masing,” tegasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
