Jakarta, Aktual.co — Relawan Jokowi menilai masuknya nama Ketua Tim Transisi Rini Soemarno sebagai kandidat kuat Menteri BUMN mengindikasikan bahwa Presiden Joko Widodo sepertinya takluk pada kekuatan pemodal dalam menyusun kabinetnya. Di mana sekitar 25 persen kabinet diperkirakan akan diisi oleh sosok yang memang menjadi pemain penting dan pemodal utama yang mendukung kampanye Jokowi dan Jusuf Kalla.

“Saya melihat dan memperhatikan memang ada indikasi kuat bahwa Presiden RI Joko Widodo sepertinya takluk pada kekuatan pemodal dalam menyusun kabinetnya. Mungkin sekitar 25% kabinet akan diisi oleh sosok yang memang menjadi pemain penting dan pemodal utama selama kampanye,” kata Relawan Jokowi sekaligus Direktur Executive Energy Watch Ferdinand Hutahaean melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Jakarta (22/10).

Menurutnya, secara personal Rini Soemarno sebenarnya sosok yang memiliki kapabilitas namun Rini juga bukanlah orang yang sukses memimpin Astra dan ketika menjadi Menteri Perindustrian kinerjanya juga dinilai kurang memuaskan.

“Dari sisi integritas diragukan. Terutama sisi loyalitas, saya tidak yakin Rini akan loyal pada Jokowi justru lebih loyal pada Megawati. Tentu ini sangat tidak bagus ke depan,” tegasnya.

Ferdinand menuturkan bahwa inilah realita politik yang harus dijalani oleh seorang Presiden rakyat. Ia berharap Rini tidak lagi menggunakan posisinya untuk meraup keuntungan pribadi melainkan bekerja untuk rakyat.

“Bangsa kita sudah terlalu sakit jadi jangan dilukai lagi. Tapi andai masih mungkin sebaiknya Rini tidak usah jadi menteri. Buat apa jadi menteri yang gajinya kecil? Hidup Rini sudah lebih dari cukup biarkan yang lebih muda dan profesional memimpin Kementerian BUMN. Ini demi bangsa dan demi cita-cita Trisakti Bung Karno yang jadi roh perjuangan Jokowi,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia menegaskan bahwa Kementerian BUMN butuh sosok profesional yang tidak mengejar untung.

“Rini itu pebisnis. Tentu posisinya sedikit banyak pasti akan digunakan untuk kepentingan bisnisnya, dan inilah lobang neraka bagi pejabat. Lalu rakyat dilupakan hingga jadi lebih fokus pada bisnis pribadi. Jika untuk pengabdian kita butuh orang  berintegritas bukan yang diragukan integritasnya. Tapi, meski demikian saya hormati hak Presiden itu dan saya tetap akan kritisi,” tutupnya.

()

(Eka)