Jakarta, Aktual.com – Silas Dutu, Relawan Projo Bidang Hukum, mendukung rencana Presiden Joko Widodo melakukan reformasi hukum secara total untuk mensinergikan implementasi kebijakan pemerintah, menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkepastian hukum serta menguatkan daya saing Indonesia secara global.
“Reformasi hukum adalah sebuah keharusan mengingat Indonesia tengah dililit berbagai produk hukum yang telah menghambat laju pembangunan dan masifnya korupsi yang telah menimbulkan dampak negatif multidimensi,” terang Silad dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/9).
Reformasi hukum total diharapkan melahirkan produk-produk hukum yang responsif, futuristik dan applicable terhadap fenomena-fenomena baru dalam konteks pembangunan ekonomi dan bisnis serta penegakan hukum di Indonesia yang profesional dan berintegritas.
Menurut Silas, stakeholder yang terlibat dalam agenda reformasi hukum total dari Kemenkopolhukam, Polri dan Kejaksaan harus serius memperhatikan bidang-bidang hukum yang penting untuk direformasi. Terutama menyangkut korelasinya dengan penegakan hukum itu sendiri, ekonomi, sosial dan budaya.
Ditekankan pula bahwa urgensi reformasi hukum tidak bisa melenceng dari visi dan misi Presiden Jokowi, karenanya reformasi dan evaluasi yang dilakukan harus diselaraskan dengan program Presiden melalui sembilan program prioritas (Nawacita).
“Tim hukum PROJO mengingatkan para stakeholder agar birokrasi pemerintah, lembaga legislatif, lembaga peradilan dan profesi hukum seperti kejaksaan, kepolisian dan advokat termasuk akademisi dan masyarakat umum ikut dilibatkan dalam reformasi hukum total tersebut agar berbagai gagasan, saran dan kritik dapat dilakukan secara bottom up,” tutupnya.
Soemitro
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
