Jakarta, Aktual.com — Wacana perombakan Kabinet Kerja Jilid II terus bergulir. PDI Perjuangan selaku partai yang mengusung Presiden Joko Widodo bersama partai lainnya yang tergabung dalam barisan Koalisi Merah Putih (KMP) memberikan beberapa catatan terkait rencana reshuffle Jiliid II.
Pertama, diungkapkan Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira, reshuffle menjadi penting guna memperkuat posisi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla khususnya di parlemen. Meski ia buru-buru menekankan bahwa komunikasi pemerintah dengan DPR belakangan sudah cair tidak seperti sebelumnya.
“Secara kuantitatif penting untuk mendapatkan dukungan dari DPR, tapi dengan masuknya PAN kami harapkan tidak menimbulkan sesuatu di KMP karena teman-teman di KMP sudah cukup responsif dan akomodatif terhadap pemerintahan Jokowi-JK,” terang Andreas kepada Aktual.com, Senin (9/11).
KMP diparlemen, menurutnya sudah sejalan dengan pemerintah khususnya pada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara ke depan.
Andreas lantas menyinggung bagaimana KMP dan KIH seia-sekata dalam mensikapi penyertaan modal negara (PMN) ke BUMN dalam APBN 2016 lalu. Bahkan, dalam catatannya bukan hanya Fraksi PDIP yang menolak PMN, melainkan mayoritas fraksi di DPR.
Terkait hal ini pula, sekaligus sebagai catatan kedua atas rencana reshuffle Jilid II, PDIP meminta Presiden Jokowi agar merombak posisi Menteri BUMN Rini Soemarno. Alasannya, Rini nyata-nyata tidak sejalan dengan program Nawa Cita pemerintahan Jokowi-JK.
“Dari awal kami melihat banyak kebijakan di Kementerian BUMN yang tidak sejalan dengan pemerintah dan bertentangan dengan program-program yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan. BUMN justru melakukan langkah-langkah yang bukan prioritas untuk pembangunan,” ucap Andreas.
Catatan ketiga, tambah Ketua DPP PDIP Bidang Hubungan Luar Negeri itu, partainya menekankan Presiden Jokowi menegakkan hukum sebaik-baiknya. Bagaimanapun, penegakan hukum yang tidak baik akan membuat blunder pemerintahan sendiri. Terlebih, masyarakat kian kritis terhadap setiap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat.
“Kita serap aspirasi yang muncul di masyarakat, ada beberapa pos kementerian dan pejabat tinggi negara yang saya kira supaya tidak jadi beban pemerintahan Jokowi ke depan, yakni penegakan hukum dan perbaikan ekonomi kerakyatan,” demikian Andreas.
Artikel ini ditulis oleh:
