Toronto, Aktual.com – Seorang pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat (15/3), mengutuk keras rencana pemilihan presiden Rusia di wilayah Ukraina yang berada di bawah kendali Moskow.
“Prinsip menghormati integritas teritorial dan independensi politik suatu negara adalah dasar dari keamanan kolektif kita,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Politik dan Pembangunan Perdamaian, Rosemary DiCarlo, dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB yang membahas Ukraina.
“Setiap aneksasi wilayah suatu negara oleh negara lain akibat ancaman atau penggunaan kekerasan melanggar prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional,” ujar DiCarlo.
Menggambarkan pemilu Rusia yang direncanakan pada 15-17 Maret sebagai hal yang “tidak dapat diterima,” DiCarlo mengatakan bahwa Moskow harus menegakkan hukum Ukraina di wilayah pendudukan.
“Dalam ketiga tahun konflik ini, perdamaian masih belum tercapai,” lanjutnya.
Rusia akan mengadakan pemilihan presiden pada 15-17 Maret, yang merupakan pemilihan presiden pertama yang berlangsung selama tiga hari dalam sejarah negara tersebut, dengan Presiden Vladimir Putin mencalonkan diri untuk jabatan kelima.
Perang antara Rusia dan Ukraina, yang memasuki tahun ketiga pada akhir Februari, telah menelan korban sebanyak 10.500 warga sipil dan melukai lebih dari 19.800 orang lainnya, menurut data PBB.
Artikel ini ditulis oleh:
Sandi Setyawan
