Jakarta, Aktual.com – Pengamat politik dari Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menilai reshuffle jilid III merupakan momentum politik bagi Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki kinerja pemerintahannya yang semakin merosot. Meskipun, reshuffle kali ini letupannya tidak terlalu dominan.
“Kalau pembantu enggak bisa berbuat banyak, dan tidak nampak progres kinerjanya, presiden jangan ragu untuk mencopotnya. Sekali pun menteri tersebut dari latar belakang kader parpol,” ujar Pangi di Jakarta, Kamis (6/10).
Seperti diberitakan, sejumlah nama yang masuk daftar reshuffle yakni Menaker Hanif Dhakiri dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Tak hanya itu bahkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti pun dikabarkan pengunduran diri.
Menurut Pangi, masih banyak sekali kandidat yang bisa menggantikan posisi menteri yang kinerjanya dianggap tak maksimal.
“Banyak kok yang antri mau jadi menteri, punya kapabilitas dan kridibilitas dan mampu menunjukkan performa yang terbaik,” katanya.
Karena reshuffle merupakan hak prerogatif presiden, Pangi berharap presiden menempatkan menteri sesuai dengan prinsip “The right man and the right place”. Dengan menempatkan seseorang sesuai dengan keterampilan dan ahli bidangnya.
Seperti menteri Rini, kata Pangi, yang tidak berpihak kepada kepentingan nasional namun terkesan membela kepentingan kapitalis dan pemilik modal.
“Mestinya dicopot karena Rini sudah tidak bisa lagi bekerja mengamankan kepentingan nasional. Diduga banyak bekerja untuk kepentingan asing,” cetus Pangi.
Begitu juga menteri tenaga kerja, menurut dia, Hanif Dhakiri jelas tak berpihak ke pribumi ketika kecolongan ada 10 ribu tenaga buruh kasar dari Tiongkok bekerja di Indonesia.
“Logika menteri enggak rasional, di saat banyak pribumi yang sulit mendapatkan lapangan pekerjaan justru disiapkan karpet merah bagi buruh kasar asing. Ini betul betul membuat kita binggung dan miris,” pungkasnya.(Nailin In Saroh)
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
