Jakarta, Aktual.com — Politisi PPP Irgan Chairul Mahfiz, sepakat bahwa perombakan Kabinet Kerja sepenuhnya hak prerogratif Presiden Joko Widodo. Namun, tentunya Presiden Jokowi akan mendengarkan aspirasi publik, sebagaimana kerap ditekankan selama ini.
Menteri yang menurutnya layak direshuffle pada Jilid II kedepan adalah menteri yang mengurusi soal perekonomian rakyat. Sebab selama ini kinerja mereka tidak menyentuh langsung persoalan yang dihadapi rakyat Indonesia.
“Kalau kinerja menteri dianggap lemah, harus dilakukan pergantian menteri. Saya melihat paling persoalan ekonomi tak kunjung bisa mensejahterakan rakyat. Menteri yang mengurusi ekonomi perlu diganti,” kata Ketua Fraksi PPP di MPR RI ini, Selasa (5/1).
Permasalahan ekonomi, kata dia, sangat dirasakan langsung kebijakan-kebijakannya oleh menteri yang menangani perekonomian. Ia meyakini jika nantinya Jokowi merombak menteri bidang ekonomi, kedepan akan ada perbaikan.
Meski sekali lagi ditekankan bahwa perombakan adalah hak prerogratif Presiden, bukan partai politik pengusung dan pendukungnya. Mereka tidak bisa mendikte apalagi mengintimidasi Presiden agar mengikuti kemauannya.
“Sebab persoalan ekonomi sangat berkaitan dengan kesejahteraan rakyat,” ucap Irgan yang juga anggota Komisi IX DPR RI.
Artikel ini ditulis oleh:
