Jakarta, Aktual.com – Spekulasi tentang reshuffle kabinet Jilid II Pemerintah Joko Widodo dinilai tidak akan menyelesaikan permasalahan bangsa yang sedang terpuruk. Pasalnya, dipastikan reshuffle kabinet bersifat transaksional, bukan kompetensi.
Pendapat itu disampaikan pengamat politik Rusmin Effendy. Dia melontarkan itu berpandangan dari reshuffle kabinet sebelumnya. Dimana pemerintah tidak mampu menciptakan suasana kondusif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat yang semakin terpuruk. Imej dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi semakin terjun bebas.
“Reshuffle bukan solusi kalau tujuannya hanya untuk bagi-bagi kekuasaan,” tulis Rusmin Effendy melalui pesan elektroniknya yang dikirim ke Aktual.com pada Minggu pagi, (10/1).
Lebih lanjut Rusmin mengungkapkan bahwa rumor yang beredar bila terjadi reshuffle hanya merupakan reposisi beberapa pos kementerian saja. Seperti Rini Soemarno yang digeser menjadi Menhub dalam rangka memperlancar proyek-proyek infrastruktur China di Indonesia, padahal hasil Pansus Pelindo II DPR merekomendasi untuk mencopot Rini, bukan mengesernya.
“Kalau Jokowi tak mampu mencopot Rini Soemarno, ya percuma saja. Menteri lainnya seperti Menkum HAM Yasona Laouly yang tak mampu menyelesaikan konflik parpol (Golkar dan PPP) hanya membuat kegaduhan politik. Kemudian, Puan Maharani, Menkop Puspayoga, Sudiman Said, Jaksa Agung, Marwan Jafar, Imam Nahrowi dan beberapa menteri lainnya yang tidak pernah terlihat kinerjanya, hanya menebar pencitraan semata” katanya.
Dia menegaskan, yang harus dilakukan Presiden Jokowi sekarang bukan cuma reshuffle, tapi melaksanakan janji-janji politiknya saat kampanye pilpres lalu yang belum terealisasi.
“Sekarang ini, bangsa kita sudah kehilangan rasionalitas berpikir dan terkesan terhipnotis dengan ketidakmampuan dan tidak tegasnya pemerintah Jokowi dalam mengelola negara. Itulah risiko politik yang harus ditanggung rakyat memilih orang yang tak punya kemampuan dan kapasitas sebagai pemimpin,” tegas dia.
Tentang rumor masuknya beberapa menteri KMP (koalisi merah putih), Rusmin menjelaskan, bila ada menteri yang berasal dari KMP masuk dalam kabinet, hal itu merupakan transaksi politik.
Untuk itu, Rusmin menyarankan, sebaiknya Jokowi fokus terhadap program kesejahteraan masyarakat, bukan malah melakukan politik pembiaran dan menciptakan kegaduhan politik.
“Kalau hal itu tak bisa dilakukan, bukan tidak mungkin Jokowi harus dilengserkan melalui gerakan people power revolusioner karena kalau terus dipertahankan akan membuat negara ini semakin bangkrut dan kehilangan kewibawaan,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
