Jakarta, Aktual.com — Reshuffle menteri dalam kabinet merupakan fenomena lumrah dalam pemerintahan, namun harus disikapi oleh partai poltik dan masyarakat secara bijak sehingga tidak semata hanya sebagai ajang bagi-bagi kursi kekuasaan.
“Reshuffle kabinet adalah hal biasa dan sah-sah saja karena ada dalam aturannya. Namun yang perlu dicermati adalah sikap bijak dari elit politik agar reshuffle itu berkualitas dan mutlak untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan politik kelompoknya,” kata Pengamat Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Muhammad Iqbal, di Bandung (1/5).
Ia menyebutkan, perlu ada target pasti dari program di kabinet sehingga tolok ukurnya jelas serta menempatkan reshuffle tidak sekedar dari bagi-bagi jatah menteri di kalangan partai koalisi.
“Bila Golkar masuk koalisi jelas akan mengubah peta kekuatan di DPR bagi partai pendukung pemerintah. Saya kira pengaruhnya akan besar termasuk pada reshuffle, pembagian jatah menteri kemungkinan akan ada di sana,” katanya.
Iqbal menyebutkan, saat ini dukungan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di DPR ada 374 kursi. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menjadi kuda penentu, apakah bergabung atau tidak dengan KIH.
“Dengan kekuatan baru itu, maka dukungan di parlemen lebih kuat lagi,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
