Reshuffle Kabinet Jangan Hanya Bagi Jatah Parpol

Jakarta, Aktual.com – Kabar mengenai rencana presiden RI, Jokowi untuk melakukan Reshuflle kabinet jilid II pada pertengahan Januari bulan ini kembali merebak.
Sejumlah pihak menilai sudah menjadi keniscayaan bagi pemerintahan Jokowi-JK untuk melakukan pembenahan kementerian akibat belum maksimalnya beberapa kerja kementerian saat ini.

Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad mengungkapkan jika memang publik saat ini masih menunggu perbaikan kerja kementerian yang dianggap belum berdampak dan efektif saat ini.

“Saya kira memang sudah menjadi keniscayaan bagi presiden untuk segera melakukan reshuflle,” ungkap Firdaus saat dihubungi Aktual.com, Sabtu (3/1).

Selain karena bertujuan untuk mengevaluasi kinerja kabinet, reshuflle yang dilakukan pada jilid I masih dianggap tidak optimal karena tidak dilakukan secara menyeluruh.

“Padahal banyak menteri yang tidak optimal kinerjanya,” kata Firdaus.

Meskipun reshuffle kabinet menjadi hak prerogatif Presiden, presiden Jokowi diminta dalam melakukan reshuffle kabinet jilid II ini tidak melihat atau berdasarkan latar belakang menteri tersebut berasal dari kalangan partai saja.

“Jangan ada kesan bagi-bagi jatah kementerian pasca beberapa partai yang menyatakan mendukung atau paling tidak mulai mendekati pemerintah,” sebutnya.

Mestinya, lanjut Firdaus, Presiden Jokowi dalam melakukan reshuflle kabinet lebih mempertimbangkan pada profesionalisme.

“Kita berharap bukan didasarkan pada akomodasi partai tetapi lebih pada profesionalisme,” ucapnya.

Artikel ini ditulis oleh: