Jakarta, Aktual.com — Presiden Joko Widodo diyakini akan menampilkan dirinya sebagai satu-satunya matahari dalam perombakan Kabinet Kerja Jilid II. Perombakan kabinet kali ini diawali dengan pengantar kebijakan pemerintah yang disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi tanpa didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Sinyal reshuffle itu misalnya tercermin dari keputusan pemerintah dalam menetapkan pengolahan kilang gas Blok Masela dilaksanakan di darat atau onshore dan kebijakan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM).
Demikian disampaikan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Aktual.com, Senin (4/4).
“Ini merupakan signal bahwa pada reshuffle session dua nanti Jokowi akan menampilkan dirinya sebagai satu-satunya matahari dalam kabinet, sehingga dalam pengambilan keputusan bisa lebih cepat, tanpa harus lama-lama bersilang-pendapat,” kata dia.
Disampaikan, selama ini Presiden Jokowi dalam memutuskan sesuatu harus mengakomodir masukan Wapres JK dan orang-orangnya di kabinet. Padahal sering bertentangan dengan Konstitusi, UU dan garis besar Nawacita.
“Lihat saja bagaimana ruwetnya Jokowi ketika hendak menolak keinginan Menteri ESDM Sudirman Said untuk memperpanjang kontrak-karya Freeport yang nyata-nyata melawan hukum. Bahkan Teten Masduki, Kepala Staf Kepresidenan yang setiap saat berada di dekatnya, pernah mengatakan APBN bakal jebol bila Freeport tidak diperpanjang,” jelas Adhie.
“Bagusnya Jokowi tidak panik diancam begitu. Makanya, ketika perpanjangan kontrak Freeport ditolak dan tidak ada dampak apa-apa, Jokowi akhirnya dengan santai memutuskan kilang pengolahan gas Blok Masela di darat. Ternyata juga tidak masalah. Investornya tidak lantas hengkang seperti diancamkan sebelumnya,” lanjutnya.
Ia berharap ke depan pemerintah dengan sikap Presiden Jokowi yang lebih tegas dan berani akan berdampak pada kinerja kabinet menjadi lebih lincah dan cepat. Sebab bagaimanapun permasalahan bangsa saat ini membutuhkan penanganan serba cepat.
“Makanya, reshuffle session dua ini harus dipakai Jokowi untuk mengakhiri ‘gerhana matahari di Kabinet Kerja’ agar ada ketenangan dalam pemerintahan, sehingga orang seperti Menteri Susi bisa menjalankan perintah presiden tanpa harus takut ditegur Wapres,” ucap Adhie.
Ia lantas menyinggung keberadaan Menko Maritim dan Sumberdaya Rizal Ramli. Apabila orientasi pemerintah ke depan tetap berpihak pada kepentingan rakyat dan Nawacita, maka Rizal Ramli menjadi orang yang pantas dipertahankan.
“Rizal Ramli bukan orang yang haus kekuasaan. Kalau memakai istilah Mahfud MD, Rizal Ramli memiliki ‘zuhud politik’ seperti Gus Dur. Maksudnya, berpolitik bukan sebagai ambisi kekuasaan, melainkan sebagai pengabdian,” demikian Adhie.
Artikel ini ditulis oleh:
