Jakarta, Aktual.com – Perombakan Kabinet Kerja merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Presiden sepenuhnya berhak menentukan siapa saja menteri dan pejabat setingkat menteri untuk digeser, dipertahankan ataupun diganti.
Partai Gerindra menghormati penuh kewenangan yang dimiliki Presiden Jokowi tersebut. Dengan catatan, semuanya dilakukan dalam rangka perbaikan kinerja pemerintah ke depan. Bukan semata-mata memenuhi hasrat ataupun mengakomodir kepentingan tertentu.
Demikian disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade, saat dihubungi, Kamis (14/7).
Menurutnya, isu reshuffle ini sebenarnya sudah bergulir sejak lama. Dari akhir tahun 2015, bergulir lagi di awal tahun 2016, sebelum lebaran 2016 dan paska lebaran saat ini. Gerindra berharap jadi tidaknya reshuffle tetap mengacu pada perbaikan kinerja pemerintah ke depan.
Utamanya dalam merealisasikan janji politiknya yakni Trisakti yang dijabarkan melalui 9 program prioritas atau Nawa Cita. Andre menekankan demikian sebab pemerintahan saat ini pada kampanye melihat persoalan bangsa sebenarnya bisa diselesaikan.
“Saatnya Presiden bekerja mewujudkan janji Nawa Cita. Dulu kan semuanya dibilang gampang, ternyata berat. Dulu bilang uang ada dan tinggal keberanian eksekusi eksekusi, ternyata sekarang ngga ada. Dulu janji ngga utang, sekarang utang terus. Dulu janji tidak bagi-bagi kursi, sekarang malah bagi-bagi,” ucap Andre.
Gerindra, diakuinya tidak berhak sedikitpun mencampuri urusan pemerintah. Akan tetapi, Gerindra mempunyai kewajiban memberikan masukan sebab kebijakan pemerintah berkenaan dengan kepentingan rakyat Indonesia.
“Permasalahan rakyat apa sih yang mendasar, terutama ya masalah ekonomi. Bagaimana pemerintah ini ke depan memastikan ekonomi masyarakat terjaga, pertumbuhan ekonomi terjaga. Juga penegakan hukumnya berjalan dengan berkeadilan,” demikian Andre.
Laporan: Sumitro
Artikel ini ditulis oleh:
