Bogor, Aktual.com – Perdana Menteri Mohammad IM Shtayyeh menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan bangsa Indonesia karena memberikan dukungan bagi upaya kemerdekaan Palestina.

“Kami menyatakan terima kasih yang tinggi kepada yang mulia atas dukungan Indonesia yang tidak pernah berhenti dan tidak terbatas dalam program-program atau upaya-upaya politik untuk menuju kemerdekaan dan mendapatkan keanggotaan penuh di PBB,” kata PM Mohammad IM Shtayyeh saat menyampaikan pernyataan pers bersama di Istana Kepresidenan Bogor pada Senin (24/10).

PM Mohammad IM Shtayyeh melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia termasuk dengan menandatangani nota kesepakatan (MoU) tentang pendirian Otoritas Obat dan Makanan Independen di Palestina yang bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Dalam waktu dekat ada pemilu di Israel, tetapi sangat disayangkan kampanye yang dilakukan adalah mengorbankan hak-hak Palestina dan sudah lebih dari 170 orang meninggal di Palestina, ribuan orang dipenjara dan ribuan orang terluka akibat serangan yang terus berjalan dilakukan oleh aparat Israel terhadap warga Palestina,” tutur PM Shtayyeh.

Ia berharap Indonesia juga dapat mendukung upaya penghentian pelanggaran yang dilakukan Indonesia.

“Sebagaimana telah kita bahas bahwa saat ini ‘settlement’ (pendudukan) masih terus berjalan secara intensif oleh pemerintah Israel. ‘Settlement’ tersebut tentu saja bisa menghalangi tercapainya solusi dua negara,” tambah PM Shtayyeh.

Untuk itu, PM Shtayyeh pun mengharapkan siapa saja yang mendukung solusi dua negara untuk menghentikan aksi Israel.

“Kunjungan kami di Indonesia merupakan puncak hubungan 33 tahun bilateral diplomatik kedua negara. Kami sangat mengapresiasi hikmah dan kebijakan yang mulia dalam mengelola adanya keanekaragaman di Indonesia yang memerlukan kebijakan luar biasa yang mana Pak Presiden berhasil mengelola nya,” ungkap PM Shtayyeh.

Israel diketahui menduduki Yerusalem Timur, Tepi Barat dan Gaza dalam perang Timur Tengah 1967. Perundingan damai Israel-Palestina yang disponsori Amerika Serikat gagal pada 2014.

Upaya untuk mencapai kesepakatan dua negara, yang melibatkan negara Israel dan Palestina yang berdampingan, telah lama terhenti.

Dunia internasional hingga saat ini terus mendorong terwujudnya solusi damai antara Palestina dan Israel yang berdasarkan utamanya pada prinsip “two-state solution”, sebagaimana dimandatkan dalam berbagai resolusi Majelis Umum (MU) dan Dewan Keamanan (DK) PBB.

Namun, berbagai tantangan semakin menghadang perjalanan proses perdamaian diantara keduanya, misalnya, keputusan AS pada 6 Desember 2017 untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan diikuti dengan pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem pada 14 Mei 2018.

Indonesia konsisten menyuarakan hak-hak rakyat Palestina, termasuk mendorong berdirinya negara Palestina di bawah prinsip “two-state solution” termasuk dalam penyelenggaraan Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada April 2015 yang menyepakati Declaration on Palestine untuk menggarisbawahi dukungan negara-negara Asia dan Afrika terhadap perjuangan bangsa Palestina memperoleh kemerdekaannya dan upaya menciptakan “two-state solution”.

(Warto'i)