Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Rumah Inspirasi Indonesia (RI 2) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta, Rabu (28/11/2018). Aksi ini sebagai bentuk protes kepada KPK atas berlarutnya penuntasan kasus-kasus Pelindo II termasuk perpanjangan kontrak JICT-Koja kepada Hutchison Hong Kong yang terindikasi merugikan keuangan negara hampir Rp 6 trilun. AKTUAL/Tino Oktaviano
Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Rumah Inspirasi Indonesia (RI 2) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta, Rabu (28/11/2018). Aksi ini sebagai bentuk protes kepada KPK atas berlarutnya penuntasan kasus-kasus Pelindo II termasuk perpanjangan kontrak JICT-Koja kepada Hutchison Hong Kong yang terindikasi merugikan keuangan negara hampir Rp 6 trilun. AKTUAL/Tino Oktaviano
Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Rumah Inspirasi Indonesia (RI 2) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta, Rabu (28/11/2018). Aksi ini sebagai bentuk protes kepada KPK atas berlarutnya penuntasan kasus-kasus Pelindo II termasuk perpanjangan kontrak JICT-Koja kepada Hutchison Hong Kong yang terindikasi merugikan keuangan negara hampir Rp 6 trilun. AKTUAL/Tino Oktaviano
Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Rumah Inspirasi Indonesia (RI 2) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta, Rabu (28/11/2018). Aksi ini sebagai bentuk protes kepada KPK atas berlarutnya penuntasan kasus-kasus Pelindo II termasuk perpanjangan kontrak JICT-Koja kepada Hutchison Hong Kong yang terindikasi merugikan keuangan negara hampir Rp 6 trilun. AKTUAL/Tino Oktaviano
Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Rumah Inspirasi Indonesia (RI 2) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta, Rabu (28/11/2018). Aksi ini sebagai bentuk protes kepada KPK atas berlarutnya penuntasan kasus-kasus Pelindo II termasuk perpanjangan kontrak JICT-Koja kepada Hutchison Hong Kong yang terindikasi merugikan keuangan negara hampir Rp 6 trilun. AKTUAL/Tino Oktaviano
