Dalam aksinya tersebut, massa buruh mengusung tiga tuntutan utama yakni mencabut mandat Gubernur dan Wakil Gubernur yang dinilai telah menerapkan upah minimum yang tidak sesuai dengan kontrak politik, menolak upah minimum berdasarkan PP 78/2015 agar segera direvisi. AKTUAL/Munzir
Dalam aksinya tersebut, massa buruh mengusung tiga tuntutan utama yakni mencabut mandat Gubernur dan Wakil Gubernur yang dinilai telah menerapkan upah minimum yang tidak sesuai dengan kontrak politik, menolak upah minimum berdasarkan PP 78/2015 agar segera direvisi. AKTUAL/Munzir
Dalam aksinya tersebut, massa buruh mengusung tiga tuntutan utama yakni mencabut mandat Gubernur dan Wakil Gubernur yang dinilai telah menerapkan upah minimum yang tidak sesuai dengan kontrak politik, menolak upah minimum berdasarkan PP 78/2015 agar segera direvisi. AKTUAL/Munzir
Dalam aksinya tersebut, massa buruh mengusung tiga tuntutan utama yakni mencabut mandat Gubernur dan Wakil Gubernur yang dinilai telah menerapkan upah minimum yang tidak sesuai dengan kontrak politik, menolak upah minimum berdasarkan PP 78/2015 agar segera direvisi. AKTUAL/Munzir
Dalam aksinya tersebut, massa buruh mengusung tiga tuntutan utama yakni mencabut mandat Gubernur dan Wakil Gubernur yang dinilai telah menerapkan upah minimum yang tidak sesuai dengan kontrak politik, menolak upah minimum berdasarkan PP 78/2015 agar segera direvisi. AKTUAL/Munzir
Dalam aksinya tersebut, massa buruh mengusung tiga tuntutan utama yakni mencabut mandat Gubernur dan Wakil Gubernur yang dinilai telah menerapkan upah minimum yang tidak sesuai dengan kontrak politik, menolak upah minimum berdasarkan PP 78/2015 agar segera direvisi. AKTUAL/Munzir
Dalam aksinya tersebut, massa buruh mengusung tiga tuntutan utama yakni mencabut mandat Gubernur dan Wakil Gubernur yang dinilai telah menerapkan upah minimum yang tidak sesuai dengan kontrak politik, menolak upah minimum berdasarkan PP 78/2015 agar segera direvisi. AKTUAL/Munzir
Ribuan buruh yang tergabung dari berbagai organisasi serikat buruh menggelar aksi di depan kantor Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, Jakarta, Jumat (10/11/2017). Dalam aksinya tersebut, massa buruh mengusung tiga tuntutan utama yakni mencabut mandat Gubernur dan Wakil Gubernur yang dinilai telah menerapkan upah minimum yang tidak sesuai dengan kontrak politik, menolak upah minimum berdasarkan PP 78/2015 agar segera direvisi. AKTUAL/Munzir
Dalam aksinya tersebut, massa buruh mengusung tiga tuntutan utama yakni mencabut mandat Gubernur dan Wakil Gubernur yang dinilai telah menerapkan upah minimum yang tidak sesuai dengan kontrak politik, menolak upah minimum berdasarkan PP 78/2015 agar segera direvisi. AKTUAL/Munzir
Dalam aksinya tersebut, massa buruh mengusung tiga tuntutan utama yakni mencabut mandat Gubernur dan Wakil Gubernur yang dinilai telah menerapkan upah minimum yang tidak sesuai dengan kontrak politik, menolak upah minimum berdasarkan PP 78/2015 agar segera direvisi. AKTUAL/Munzir
Dalam aksinya tersebut, massa buruh mengusung tiga tuntutan utama yakni mencabut mandat Gubernur dan Wakil Gubernur yang dinilai telah menerapkan upah minimum yang tidak sesuai dengan kontrak politik, menolak upah minimum berdasarkan PP 78/2015 agar segera direvisi. AKTUAL/Munzir
Dalam aksinya tersebut, massa buruh mengusung tiga tuntutan utama yakni mencabut mandat Gubernur dan Wakil Gubernur yang dinilai telah menerapkan upah minimum yang tidak sesuai dengan kontrak politik, menolak upah minimum berdasarkan PP 78/2015 agar segera direvisi. AKTUAL/Munzir
