Jakarta, Aktual.com — Presiden ke-6 Republik Indonesia (RI), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ikut angkat bicara terkait kisruh yang terjadi di internal kementerian pemerintahan Jokowi-JK.
Meski tidak mengungkapkan secara langsung kementerian yang dimaksud, tetapi SBY mengungkapkan kasus yang menjadi perhatian publik tersebut, terkait skema pengelolaan blok Masela yang menjadi perdebatan antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Sudirman Said dengan Menko Kemaritimian dan Sumber Daya, Rizal Ramli.
SBY menuturkan, pemerintahan saat ini harus kompak dan tidak pecah kongsi dalam menjalankan kebijakan yang terkait rakyat banyak. Konsep transparansi dan koordinasi mesti terkelola dengan baik, sehingga tidak ada benturan kebijakan yang terjadi.
SBY memaparkan, terkait tindakan pemerintah, atau negara yang berkaitan dengan apa yang terjadi di ujung timur atau ujung barat atau belahan manapun di negeri ini haruslah tepat.
“Kalaupun urusan misalkan Blok Masela, urusan Freeport, yang penting konsepnya jelas, logis, transparan,” ujarnya.
Jika keputusan itu diambil dengan dasar pertimbangan yang baik, tidak ada kepentingan yang macam-macam, kecuali kepentingan negara, kepentingan ekonomi dan masyarakat setempat itu, maka sebetulnya tidak akan terjadi masalah apapun.
“Saya tidak ingin terlalu jauh tetapi, kadang-kadang tidak mudah mencari format offshore, onshore, apapun bagaimana perpanjangan Freeport nanti ke depan. Tapi satu saja, kepemimpinan itu harus sejalan dengan arah kebijakan, dan dibicarakan baik-baik.
SBY menuturkan, apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah saat ini tentunya diharapkan demi kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
“Masela dan freeport adalah contoh, saya kira banyak masalah lagi yang bisa dikelola dengan baik. Solusinya, pemerintahan ini harus satu, kompak, jangan pecah kongsi, biar rakyat tidak pusing, itu pandangan saya,” jelasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
