Jakarta, Aktual.com — Ketua Pansus Pelindo II DPR Rieke Diah Pitaloka mengatakan, pihaknya fokus bekerja untuk mengembalikan aset negara yang dikuasai asing di Pelindo II, dan terindikasi dibiarkan begitu saja oleh manajemen perusahaan BUMN tersebut.
“Oh ya jelas (telusuri dugaan intervensi pihak asing), ada tujuh bank yang memberikan pinjaman ke Pelindo II termasuk Deutsche Bank,” kata dia di Gedung Nusantara III DPR, Jumat (13/11).
Rieke mengatakan, Pansus lebih condong akan mendorong bagaimana agar kontrak Terminal Peti Kemas Jakarta (JICT), yang berpotensi merugikan negara hingga Rp 20 triliun dihentikan.
Dia menegaskan, semuanya harus dipastikan dilaksanakan dalam koridor konstitusi termasuk dalam pengelolaan pelabuhan. “Ada hal-hal seperti perpindahan aset mengendap-endap terhadap pihak asing melalui kontrak-kontrak yang semestinya tidak terjadi, ya itu indikasinya,” ujarnya.
Dia mengatakan penelusuran Pansus akan berdasarkan pada data yang ada sehingga apabila ada orang, yang dipanggil maka itu sudah diperhitungkan.
Rieke mengatakan apabila Pansus dianggap hendak menarget Rini Soemarno dari kursinya sebagai menteri, maka itu agak mengada-ada karena pihaknya sangat menghormati hak prerogatif Presiden dalam menentukan kabinetnya.
“Posisi menteri, itu hak prerogatif presiden. Paling tidak, kita mengerti dan mempersilahkan presiden untuk bekerja nyaman dengan siapapun,” kata Rieke.
Politikus PDI-P itu justru mengaku curiga adanya pengarahan opini seakan-akan Pansus bekerja untuk menarget orang perorang, dan bukan hendak memperbaiki tata kelola BUMN serta menyelamatkan aset negara.
Dia menegaskan, Pansus tetap berpegang pada penegakan konstitusi, memperbaiki tata kelola BUMN dan menyelamatkan aset negara.
“Jadi sekali lagi, ini bukan persoalan kami mau menarget orang per orang. Kalau kami lihat bagaimana BUMN ini memang harus di selamatkan,” ujarnya.
Sebelumnya, anggota Pansus Pelindo II DPR Daniel Johan mengatakan Pansus mencoba menelusuri siapa saja pihak yang membuat RJ Lino tunduk.
Setelah ditelusuri menurut dia, diduga ada Li Ka Shing, pengusaha asal Hongkong, yang berteman dengan Rothschild, pengusaha besar berbasis di Eropa, AS, dan Asia, ada dibalik pengelolaan Pelindo II.
“Kok kita ujung-ujungnya masa tunduk dengan Li Ka Shing? Ngapain Indonesia dibuat tunduk dengan asing? Jadi, sebenarnya siapa bos Lino? Bukan Pemerintah. Tapi adalah Li Ka Shing,” katanya.
Selain menyerahkan aset penting seperti JICT kepada asing, menurut dia, Lino juga memiliki sejumlah kegagalan dalam memimpin manajemen perusahaan itu.
Dia mencontohkan, adanya masalah ketenagakerjaan, kisruh manajemen dan belum selesainya terminal peti kemas baru di Kalibaru yang berdasarkan Perpres seharusnya selesai di tahun ini.
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
