Jakarta, Aktual.com – Menteri Badan Usaha Mikik Negara (BUMN), Rini Soemarno mengklaim selama ini kontribusi BUMN cukup besar dalam pembangunan nasional. Indikator yang mudah dikuhat adalah setoran pajak dan dividen ke kas negara.
Menurut MenBUMN, dengan jumlah BUMN sebanyak 118 perusahan pelat merah di 2015, total pajak BUMN di 2010 mencapai Rp114 triliun dan meningkat menjadi Rp183 triliun di 2015 lalu.
“Juga dividen kepada negara meningkat dari Rp30 triliun di 2010 menjadi Rp37 triliun di 2015. Dividen ini terus meningkat kecuali pada tahun 2014 ke 2015,” ujar Rini di acara Forum BUMN 2016, 2 Tahun Mewujudkan Nawa Cita, di Jakarta, Kamis (3/11).
Capaian pajak dan dividen yang tinggi itu terkesan dibanggakan oleh Rini. Namun banyak penyertaan modal negara (PMN) yang triliunan rupiah setiap tahunnya malah tak disinggung Rini.
Sehingga, kata dia, dengan kondisi tersebut, BUMN yang untung dan sehat serta memberikan memberikan pemasukan ke kas negara merupakan sesuatu yang yerus diupayakan dan diwujudkan.
“Sehingga, peran BUMN sebagai agen pembangunan yang ikut membangun kawasan yang masih tertinggal di Tanah Air juga tetap dilakukan. Makanya butuh holding BUMN,” kata dia.
Dia menambahkan, potensi BUMN untuk meningkatkam sumbangsih bagi penerimaan negara masih cukup besar. Meski begitu kinerja total pendapatannya menurun dari 2014 mencapai Rp1997 triliun menjadi Rp1700 di 2015.
BUMN, kata dia, yang nantinya harus difokuskan pada 13 sektor usaha akan disiapkan secara sehat dan terus bertumbuh.
“Dan untuk peran agen pembangunan itu, hanya BUMN yang diharapkan dan diandalkan. Pihak swasta biasanya tak banyak yang mau memainkan peran ini. Serta membangum dari pinggiran harus mennjadi tugas BUMN,” klaimnya.
Dalam agenda menggenjot peigram Nawa cita itu, maka Kementerian BUMN pun menargetkan belanja modal atau capital expenditure (capex) di 2017 nanti yang mencapai Rp555 triliun. Dengan naik cukup besar dari capex tahun ini sebesar Rp410 triliun.
Dengan capex itu harus bisa membangun proyek-proyek infrastruktur pemerintah. Pemerintah sendir sudah mencanangkan pembangunan 52 proyek jalan tol, 17 proyek bandara, 13 proyek pelabuhan, dan 19 proyek jalan kereta api. Termasuk juga proyek waduk, dam, dan bendungan untuk membangun ketahanan pangan.
Pembangunan dalam sektor perikanan dan kelautan sebagai agenda dari poros maritim juga harus digenjot oleh BUMN. Apalagi, kata dia, sebanyak 60 persen rakyat Indonesia berada di pesisir.
Dengan luas wilayah 5,8 jyta kilometer persegi berupa laut dan dua pertiga dari wilayah Indonesia, sektor kelautan menjadi andalan. Dan penerimaan ekspor produk kelautan Indonesia masih kalah dibanding Thailand yang mencapai US$ 8,07 miliar per tahun.
“Indonesia berpotensi meraup Rp91 triliun dari sektor perikanan termasuk kelautan,” ujarnya.
(Laporan: Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
