Jakarta, Aktual.com — Menteri BUMN Rini Soemarno getol melakukan holding BUMN, bahkan hingga akhir tahun akan ada enam holding BUMN.
Namun, pemerintah diminta untuk mengantisipasi jangan sampai ketika holding itu dilakukan, malah muncul orang-orang titipan, baik dari partai politik maupun dari relawan pemerintah dulu.
Menurut Chairman Infobank Institute, Eko B. Supriyanto, konsep holding BUMN itu harus dijalankan oleh para profesional terbaik.
“Untuk itu, pendirian holding BUMN ini harus benar-benar membebaskan BUMN dari intervensi politik,” ujar tentang hasil riset soal “Skenario Holding BUMN” seperti dalam siaran pers yang diterima Aktual.com, Senin (4/4).
Eko menegaskan, banyaknya politisasi di BUMN ini berdampak ketika penegakkan hukum terhadap masalah di satu perusahaan BUMN. Jika masih penuh dengan politisasi, maka banyak profesional-profesional terbaik tidak termotivasi atau bersedia untuk memimpin perusahaan BUMN itu.
Makanya, kata dia, konsep holding company untuk BUMN itu seharusnya tidak sekadar mengelompokkan BUMN berdasarkan sektor usaha masing-masing.
“Justru mestinya, pemikiran untuk membuat satu holding company yang tersentralisasi itu perlu dipertimbangkan, seperti di negara lain, diantaranya Singapura dan Malaysia yang berhasil memiliki BUMN kuat,” ujar Eko.
Dia juga menyarankan soal efisiensi yang dipertimbangkan. Karena jika banyak holding, tapi hanya sekadar menciptakan diversifikasi manajemen, itu tidak perlu.
“Apalagi hanya menjadi tempat untuk menampung kader-kader parpol maupun para relawan politik yang belum mendapat tempat. Itu lebih jelek lagi,” tandas dia.
Menurut dia, langkah terpenting itu adalah melakukan reformasi BUMN. Sehingga, pendirian holding BUMN harus bisa mereformasi dan memnenaskan BUMN dari birokratisasi dan politisasi.
Infobank Institute pun mengusulkan enam hal yang terkait dengan holdingisasi BUMN ini. Antara kain, untuk membebaskan perusahaan BUMN dari birokratisasi dan pengaruh kepentingan politik sehingga BUMN menjadi bagian dari pasar.
“Serta mampu menjamin agar perusahaan-perusahaan BUMN dipimpin oleh orang-orang terbaik tanpa harus diback-up oleh parpol yang mensponsorinya,” pungkas dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
