Jakarta, Aktual.com – Setelah dua tahun ini, yaitu 2015 dan 2016, pemerintah getol menyetor penyertaan modal negara (PMN), di tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya Kementerian BUMN menegaskan tak akan lagi mengucurkan PMN.
Dengan begitu, BUMN diminta untuk mencari pendanaan sendiri. Artinya BUMN sendiri harus kuat. Namun demikian, dalam rangka mencari pendanaan sendiri, perusahaan plat merah itu terutama anak usahaya malah diarahkan untuk privatisasi.
“Sejak awal Pak Presiden Jokowi, mengatakan ke saya untuk membangun BUMN yang tangguh. Sehingga (dalam membangun) pemerintah memiliki dua tangan. Tangan kanan APBN, tangan kiri BUMN,” jelas Menteri BUMN, Rini Soemarno, di Jakarta, ditulis Jumat (4/11).
Dengan posisi BUMN yang tangguh, kuat, lincah, dan profesional, maka BUMN harus banyak berkontribusi, buķan malah meghabiskan dana APBN.
Meurutnya, di tahun 2015 dan 2016, BUMN banyak diguyur PMN, tapi tidak lagi di 2017 ini. Alasan pemerintah waktu itu karena banyak proyek infrastruktur yang dijalankan pemerintah dan harus ditangani BUMN. Seperti proyek jalan tol, bandara, elektrifikasi, dan sektor pangan.
“Jadi dua tahun itu, kita dapat banyak modal dari negara. Tapi di APBN 2017, dananya akan banyak digunakan untuk memperbaiki gini rasio dan menurunkan tingkat kemiskinan,” ujar dia.
Dengan BUMN yang banyak menggarap program-program pemerintah, maka diharapkan akan semakin besar perannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Apalagi di tahun-tahun depan, tambahan investasi perusahaan plat merah itu semakin tinggi.
Untuk tahun depan, kata dia, investasi BUMN sekitar Rp450 triliun, tapi di 2018 investasi BUMN bisa mencapai Rp895 triliun.
“Dan itu, kata Pak Presiden tak boleh menggunakan dana APBN,” jelas Rini.
Dalam konteks itu, BUMN diminta untuk mencari pendanan terutama pendanaan jangka panjang. “Seperti untuk anak-anak usaha BUMN dianjurkan untuk menjadi perusahaan publik. Kita privatisasi agar mereka bisa menggenjot modal. Dan sudah banyak yang siap,” tandas MenBUMN.
Karena ke depan, kata dia, BUMN harus dikelola agar bisa untung tanpa harus meninggalkan peran sebagai agen pembangunannya. Tapi juga tetap dikelola secara bersih, jangan sampai kejadian tangkap tangan praktik pungutan liar (pungli) di PT Pelindo III (Persero) itu terulang.
“Memang masih ada BUMN yang rugi, tapi yang sudah untung harus berkontribusi ke negara. Seperti Pertamina tahun ini untung besar, maka harus mau mengemban tugas pemerataan harga BBM di seluruh Indonesia,” pungkas Rini.
(Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
