Menteri BUMN Rini Soemarno (kiri) menjawab sejumlah pertanyaan wartawan usai memberikan keterangan pers terkait Laporan 1 Tahun Kementerian BUMN di Jakarta, Senin (26/10). Realisasi proyek BUMN hingga semester I Tahun 2015 tercatat 30 dari 86 proyek strategis BUMN dengan serapan tenaga kerja mencapai 65.928 orang yang melibatkan 25 BUMN. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/ama/15.

Jakarta, Aktual.com — Pidato politik Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional I PDI Perjuangan, menyinggung Panitia Khusus Pelindo II dan kinerja Kementerian BUMN. Pembukaan Rakernas I dihelat di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (10/1) kemarin.

Pansus Pelindo II DPR disebut Mega menginginkan tata kelola BUMN sesuai konstitusi. Sementara mengenai kinerja BUMN, Mega mengkritik pendekatan saat ini yang memberlakukan korporasi swasta.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Forum Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono menilai kritik keras yang diarahkan ke Menteri BUMN Rini Soemarno sudah tepat.

“Alasan Megawati sudah tepat karena memang pegelolahan BUMN di tangan Rini Soemarno sudah kehilangan roh nasionalisme dan sangat neolib,” tegas Arief kepada wartawan, Senin (11/1).

Menurutnya, sejak dilantik menjadi Menteri BUMN, Rini Soemarno memang tidak memahami dan ataupun melaksanakan gagasan besar yang diusung pemerintahan Joko Widodo. Padahal, gagasan Nawacita dan Trisakti sejak awal terus disampaikan Jokowi.

Rini justru terang-terangan berseberangan dengan presiden melalui berbagai kebijakan yang diambil. Padahal keberadaan BUMN semestinya mengendalikan market untuk melindungi ekonomi nasional serta menambah pemasukan penerimaan negara.

“Selama Rini Soemarno menjabat Meneg BUMN, perbankan milik BUMN sudah digadaikan pada Perbankan China dan telah melakukan persekongkolan busuk untuk menjual aset vital seperti JICT dan TPK Koja dengan harga akal-akalan yang merugikan negara,” demikian Arief.

Artikel ini ditulis oleh: