Rizal Ramli mengkritik penertiban kawasan kumuh yang dilakukan Ahok. Mantan Menko Kemaritiman itu menilai langkah Ahok bukan langkah pemimpin yang baik dengan tak memberikan solusi.

Jakarta, Aktual.com – Target mega proyek ketenagalistrikan 35 ribu mega watt (MW) yang sempat diributkan hampir 2 tahun silam, kembali mencuat setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuding keuangan PT PLN (persero) saat ini tengah berpotensi default (gagal bayar) terhadap utang-utangnya.

Sebenarnya masalah ini sudah jauh-jauh hari dikritisi oleh Rizal Ramli yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, menyebut proyek 35.000 MW bakal mengganggu sisi keuangan PLN. Namun sayangnya pemerintah dengan Menteri ESDM saat itu Sudirman Said tetap ngotot untuk menjalankan proyek ini.

“Karena ada pihak yang mempunyai 13 proyek pembangkit listrik, 9 mangkrak. Ketika disuruh review takut dicoret, ya mereka sewot,” cuitan Rizal Ramli dalam akun twitter-nya, Rabu (27/9).

Dirinya menyebut, pada dua tahun lalu sudah meramalkan bahwa proyek listrik tersebut bakal menekan keuangan PLN. “Kalau program 35 GW (=35.000 MW) dipaksakan, maka membahayakan keuangan PLN, bahkan bisa berujung pada kebangkrutan. Ini forward thinking agar bisa preventif,” jelas dia.

Namun begitu, dirinya tidak sepakat pernyataan Menkeu dengan memblow-up ke publik dan membocorkan PLN berisiko default atau gagal bayar. “Apa maksud Menkeu Mbok Sri bocorkan PLN berisiko default? Bisa bikin panik lho? Atau buntutnya mau pecah dan jual PLN seperti saran Bank Dunia,” kritiknya.

PLN sendiri sudah melakukan sejumlah langkah benar untuk menggenjot keuangannya seperti melakukan revaluasi asset. Meski efisiensi PLN tetap perlu ditingkatkan.

“Seorang mantan Presiden sebut si Mbok (Sri Mulyani) sebagai ‘mbok jamu.’ Jamu jualannya ya buatan Bank Dunia,” sindir Mantan Menko Ekuin era Presiden Gusdur tersebut.

(Busthomi)

Artikel ini ditulis oleh:

Arbie Marwan

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS