Tak hanya sepak terjang di luar, pembenahan internal pun dilakukan. Mulai membangun sistem juga penegakan hukum dan sanksi di Kementerian Pertanian.
Dalam berbagai kesempatan, Amran selalu mengatakan, seluruh proyek pengadaan harus transparan, tak boleh ada kongkalikong, termasuk yang terkait dengan perijinan impor.
Jika ada yang pihak luar memaksa suap dan gratifikasi kepada aparaturnya, Mentan meminta agar hal tersebut dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupai (KPK) dan penegak hukum, berikut diserahkan barang buktinya.
Dari apa yang telah dilakukan itu, Kementerian Pertanian mendapat apresiasi dari KPK pada Desember 2017 sebagai Kementerian dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik.
(Wisnu)
