12 menteri dan satu kepala badan hasil perombakan Kabinet Kerja Jilid II mengucapkan sumpah dan janji jabatan yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/7). Mereka yang dilantik adalah Menko Polhukam Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menkeu Sri Mulyani, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menhub Budi Karya Sumadi, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menteri ESDM Archandra Tahar, Menperin Airlangga Hartarto, Menteri PAN dan RB Asman Abnur, Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Mendag Enggartiasto Lukita, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Kepala BKPM Thomas Lembong. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/pd/16.

Jakarta, Aktual.com – Presiden Joko Widodo hari ini resmi mengganti jajaran menteri di kabinet kerja. Beberapa nama bermunculan, namun sangat disayangkan pergantian menteri tersebut terkesan seperti politik ‘dagang sapi’.

“Reshuffle kali ini untuk siapa? Hanya politik dagang sapi. Kepentingan rakyat tidak menjadi alasan dasar reshufle. Menteri Puan yang kinerjanya tidak terlihat baik, tidak diganti. Tapi Rizal Ramli yang sudah bagus malah diganti,” ujar pengamat ekonomi politik Ahmad Redi kepada Aktual, Rabu (27/6).

Menurutnya, Rizal Ramli dalam melaksanakan tugasnya sudah bagus karena sudah on the track sebagai Menko Maritim. Namun sangat disayangkan jika Jokowi harus mengganti Rizal Ramli dari posisi Menko Maritim dan SDA. Sedangkan pergantian Sudirman Said dari Menteri ESDM memang wajar karena terlalu banyak kegaduhan dengan kementerian lain dan kerja yang sangat minimalis.

“Sangat disayangkan Menteri yang kerja on the track seperti Rizal Ramli harus keluar dari kabinet. Lagi-lagi, pertanyaannya reshuflle ini untuk siapa?” jelas Ahmad Redi yang juga merupakan akademisi dari Universitas Tarumanegara.

Berdasarkan penelusuran, Rizal Ramli diduga dicopot karena mengungkit reklamasi dan pemberhentian pulau G, padahal disitu ada peran Ahok dan Jokowi. Menurutnya, Rizal sudah bekerja berdasarkan aturan dan regulasi yang ada. Namun sepertinya Jokowi melindungi kepentingan politiknya sendiri.

“Rizal Ramli sudah sesuai aturan, basisnya regulasi. Justru kewibawaan Presiden juga akan jatuh dengan turut mengganti menteri Rizal Ramli yang sudah baik,” ungkapnya.

Beberapa waktu yang lalu, presiden jokowi menyampaikan bahwa aparat hukum tidak boleh mempidanakan gubernur. Disitu jelas maksudnya bahwa diduga Jokowi melindungi Ahok dalam kasus Reklamasi.

“Antikriminalisasi sudah lama ada, bahkan sebelum kasus reklamasi.  Dulu ketika megaproyek 35.000 MW ada kendala hukum, pembahasan mengenai Perpres antikriminalisasi pejabat sudah ada. Namun sekali lagi, reshuffle ini untuk siapa? Hanya politik dagang sapi. Kepentingan rakyat tidak menjadi alasan dasar reshufle,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS