Jakarta, Aktual.com – Mantan Menko Ekuin era Presiden Gus Dur, Rizal Ramli mengatakan secara umum semua partai mendapatkan uang dari upeti-upeti dari Pilkada dan Pilpres.
“Di situlah dimulai ‘Politik Uang’. Cabub, Cagub, Capres tinggal sewa bus-bus Parpol, apalagi ada syarat Threshold. Itu adalah ‘sekrup pemerasan’ yang menghasilkan demokrasi kriminal,” kata Rizal Ramli dalam cuitannya, Senin (4/5).
Mantan Menko Kemaritiman ini menambahkan, itulah mengapa demokrasi di Indonesia tidak membawa kesejahteraan rakyat.
“Sehabis itu mereka lupakan rakyat, karena sibuk menjadi ‘begal’ untuk kembalikan uang ke sponsor, sewa bus partai & perkaya diri & keluarganya,” tegas Rizal.
Kemudian lanjut Rizal, selain upeti-upeti dari Pilkada dan Pilpres, partai canggih seperti Partai Golkar juga menerima uang-uang besar saat mereka masuk ke dalam kekuasaan seperti kasus BLBI, E-KTP, Kartu Prakerja.
“Dan jika tidak distop manfaat dari pembahasan Omnibus Law dan Perppu No.1/2020, pelaksananya teknokrat-teknokrat rakus kuasa yang itu-itu saja. Mereka recidivists kejahatan kerah putih,” sindir Rizal.
“Itu yang sering pidato 4.0, 5.0. Realitanya jadi ‘Begal Digital’. Partai Golkar yang namanya sudah mulai membaik, tapi sekarang dirusak dengan menjadi sponsor utama UU yang rugikan rakyat seperti ‘OmniBus gombal’, ‘Begal Digital’ dan Perppu 2020 yang bakal jadi pintu masuk skandal-skandal keuangan,” pungkasnya.
