(dari kiri) bekas Menko Perekonomian yang juga Ekonom Rizal Ramli, Direktur Centre for Budget Analysis/CBA Uchok Sky Khadafi, Anggota Komisi VI DPR Fraksi Gerindra Supratman Andi Agtas dan Anggota Badan Legislasi DPR Fraksi Nasdem Hamdhani, menjadi pembicara dalam diskusi Forum Legislasi yang bertajuk "RUU BUMN , Mencegah BUMN jadi ATM jelang Pemilu 2019", di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selas (17/7). Mereka menyoroti sejumlah kemungkinan terkait pemanfaatan BUMN menjadi sumber dana menjelang Pemilu, karena selain sejumlah kasus suap yang diungkap KPK dan melibatkan anggota DPR serta pejabat, juga soal laporan kerugian yang dialami sejumlah BUMN besar, hal ini harus ada pengawalan ketat terkait transparansi aset BUMN. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli, mengatakan sistem Noken di Provinsi Papua sudah kadaluwarsa, sehingga harus diganti dengan sistem baru yang langsung, umum, bebas, rahasia, dan bersih (LUBER) sehingga rasional dan objektif.

“Sistem Noken sudah kadaluwarsa, dan harus diganti dengan sistem yang kontekstual dengan perkembangan masyarakat, dimana alat komunikasi dan transportasi kini sudah lebih baik,” kata Rizal Ramli kepada awak media di Jakarta, Selasa (2/10).

Mantan Menko Ekuin itu meminta KPU dan pihak-pihak terkait tidak lagi memakai sistem noken di Papua, karena sudah lebih dari 40 tahun dipakai dengan segenap implikasi negatifnya.

Apalagi, kata Rizal Ramli, salah satu pemicu kerawanan konflik dalam Pilkada Papua adalah adanya sistem noken tersebut.

“Jangan sampai sistem noken yang sudah usang dan tidak kredibel itu terus dipakai, karena cenderung menghasilkan para pemimpin lokal yang tidak amanah, tidak kredibel dan akibatnya hal itu menghasilkan kepemimpinan yang tidak amanah, dimana korupsi meluas di Papua, dimana dengan anggaran besar tetap saja rakyatnya tidak sejahtera dan tidak adil pula,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS