Jakarta, Aktual.com — Beberapa waktu lalu pemerintah kabinet Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Paket Kebijakan V yang intinya adalah insentif pajak untuk revaluasi aset dan penghilangan pajak berganda pada REIT (Real Estate Investment Trust) atau atas Kontrak Investasi Kolektif–Dana Investasi Real Estate merupakan langkah besar pemerintah.
“Langkah kebijakan tersebut merupakan langkah besar, langkah terobosan yang akan mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Dengan diberikan fasilitas dan kemudahan pajak maka revaluasi aset akan sangat besar sekali,” ujar Menko Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli kepada wartawan dalam keterangan pers di kantor Presiden, dilansir Aktual dari laman setkab di Jakarta, Jumat (23/10).
Dirinya memberikan contoh, apa yang telah dilakukannya pada 15 tahun lalu saat menjadi Menko Perekonomian di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
“Pada tahun 2000, saat itu PLN nyaris bangkrut, modalnya minus Rp9 triliun, asetnya hanya 50 triliun. Mereka minta suntikan modal dari negara, kami tidak bersedia, tapi minta revaluasi aset, kami perintahkan, hasilnya asetnya naik dari Rp50 triliun menjadi 4X nya yaitu Rp200 triliun. Selisih dari revaluasi aset kami masukan modal, PLN yang modalnya minus Rp90 triliun nyaris bangkrut, naik modalnya Rp104 triliun sehat kembali,” papar Rizal.
Dirinya mengingatkan, saat dilakukan revaluasi aset dulu dikenakan pajak 30%, sehingga kalau PLN disuruh bayar mesti bayar pajak Rp50 triliun. Maka diaturlah pembayaran pajaknya dicicil, sehingga dalam waktu 7 tahun pemerintah dapat tambahan dari pajak sekitar Rp 50 triliun.
Sementara sekarang murah sekali 3-4% jika dilakukan sampai Desember 31 Desember 2015, dan 6% sampai Desember 2016.
“Nah jika ini dilakukan oleh BUMN-BUMN dan kalau mereka ngga lakukan, apa ya istilahnya bodohlah istilah sederhananya, karena aset mereka banyak sekali, aset historis seperti dikatakan Menteri Keuangan tadi, BULOG, PT kereta api, Peruri,” kata Rizal.
Menurut Riza, kalau dilakukan revaluasi aset, karena harga asetnya ini masih historis waktu pembelian, 10 -20 tahun yang lalu, kalau dilakukan sekarang, asetnya akan meningkat berkali-kali , ya bisa sampai 6x ada yang sampai 8x, modalnya juga besar akan nambah besar, sehingga capacitynya untuk menarik modal, kebangkitan ekonomi Indonesia menjadi besar.
Buat swasta, lanjut Menko Kemaritiman, manfaat revaluasi aset juga luar biasa manfaatnya. Kalau swasta tidak ambil inisiatif ini, rugi sendiri.
“Kalau mereka lakukan, Kalaupun swasta cukup sering melakukan reevaluasi aset, tapi dengan adanya paket insentif ini, maka swasta juga modalnya bagus, yang tadinya ada masalah karena macem-macem, penurunan penjualan akibat dari rupiah yang anjlok, itu modalnya akan lebih bagus,” ujarnya.
Dengan dua langkah besar yang telah diambil, dan jika dikerjakan secara maksimum maka siapa yang telat akan rugi, sesuai dengan free chargement Menteri Keuangan tadi.
“Kami cukup yakin, tahun depan ekonomi Indoenesia akan tumbuh diatas 6%. Ya..pendapatan pajak juga bakal naik, karena mereka mesti bayar pajak ini,” tutur Rizal.
Para lawyer, para accountant akan sibuk mengevaluasi kebijakan ini. nanti setelah evaluasi kita minta BUMN untuk risk money. Dan pada saat itu, kbutuh banyak investment banker yang akan keliling dunia yang menjelaskan bahwa ekonomi Indonesia sudah siap, bahwa ekonomi Indonesia akan lebih baik.
“Kadang-kadang kalau pejabat yang ngomong itu, rakyat percaya ngga percaya. Investment banker yang ke New York, ke London, ke Tokyo, ke Hongkong menjelaskan bahwa ekonomi Indonesia akan bangkit, karena kita akan terbitkan lokal maupun internasional bond, saya kira ini akan membangkitkan gairah baru,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
