Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng, Pakar Ekonomi Politik Ichsanuddin Noorsy, Mantan Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli, Moderator yang juga Redaktur Senior aktual.com Hendrajit saat diskusi Aktual Forum dengan tema Nasib Perusahaan "Plat Merah" Di Bawah Kebijakan Rini Soemarno di Jakarta, Minggu (13/5/18). Perusahaan BUMN seharusnya bisa menjadi pengerak ekonomi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Seperti China, dulu BUMN motornya bibarengi swasta, tapi Indonesia terbalik, dengan segala kelebihan yg terjadi, BUMN kita malah jadi faktor yang memperlambat ekonomi, karena jadi alat kekuasaan dan pengelolaannya tidak profesional. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Reformasi Mei 1998 terjadi akibat adanya krisis kepercayaan, krisis ekonomi, krisis pangan dan krisis moneter. Gerakan Mahasiswa dalam Reformasi 1998 itu secara beruntun terjadi sejak penembakan terhadap mahasiswa Trisakti, yang berlanjut dengan aksi demonstrasi besar-besaran antara lain di Makassar, Medan Solo dan Jakarta.

Demikian disampaikan Ekonom Rizal Ramli dalam memperingati 20 Tahun Reformasi di Gedung Joeang, Jakarta, Senin (21/5). Aksi itu pun, kata dia, semakin lama semakin masif, sehingga akhirnya ratusan ribu mahasiswa menduduki Gedung DPR RI. Gerakan reformasi berhasil mengakhiri 32 tahun rezim otoriter dan KKN.

“Disusul kemudian dengan terjadinya Transisi Rezim Otoriter ke Demokrasi, yang ditandai, pertama dengan kebebasan menyatakan pendapat dan kebebasan Pers. Yang kedua: Terjadi perubahan dari sistem sentralistik menjadi desentralisasi dan otonomi. Yang ketiga: Reformasi ABRI dalam bentuk penghapsan Dwifungsi ABRI dan pemisahan TNI dan Polri,” kata dia.

Tuntutan utama Gerakan Mahasiswa dan Pro Reformasi ketika itu, kata dia, adalah menurunkan Presiden RI kedua, Soeharto dan menghapuskan KKN. Tetapi, kata dia ternyata setelah 20 tahun reformasi KKN semakin sistemik, masif dan menggurita. “Pada dasarnya kini amanat reformasi tentang penghapusan KKN, telah dikhianati !!” kata dia.

“Eskalasi KKN yang semakin masif dan menggurita terjadi karena demokrasi yang dihasilkan adalah Demokrasi Kriminal. (Sebagai catatan:300 dari 352 Bupati, setengah dari Gubernur, ratusan anggota DPR dan DPRD dipenjara karena korupsi) Itulah yang menjelaskan kenapa Demokrasi Kriminal hanya menghasilkan kemakmuran untuk Elit dan Kekuasaan,” kata Rizal.