Jakarta, Aktual.com – Bekas Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin), Rizal Ramli, menyebut adanya perubahan dalam kebijakan terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) antara Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dengan Megawati Soekarnoputri.
Ia menjelaskan, saat Gus Dur memimpin, pemerintah memiliki target agar semua pihak yang mendapatkan BLBI mengakui hutangnya ke negara. Upaya yang dilakukan agar para obligor itu mengakui hutangnya ialah dengan memberikan ‘personal guarantee’.
“Pada waktu itu kami minta supaya diberikan ‘personal guarantee’, karena sebelumnya tidak diminta, agar punya tanggung jawab sampai hutangnya selesai. Karena dengan memberikan ‘personal guarantee’, putra sampai cucu tanggung jawab kepada hutang tersebut,” papar Rizal, dalam wawancara eksklusif salah satu televisi nasional, Jumat (28/4).
Namun sayangnya, saat Megawati memegang mandat tertinggi rakyat kebijakan ‘personal guarantee’ itu dihapus. Keputusan inilah yang kemudian disayangkan oleh Rizal.
“Tetapi, setelah kami tidak di situ, ‘personal guarantee’ malah dibalikin kembali, sehingga pemerintah ‘bargaining position’ nya menjadi lebih lemah dibanding penghutang,” sesalnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
