Jakarta, Aktual.com – Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli, sebut sistem Pemilihan Presiden (Pilpres) di Indonesia tidak bagus. Bahkan bertentangan dengan UUD 1945.
“Saya ingin mengatakan sistem pemilihan presiden di Indonesia ini kurang bagus dan tidak benar, (karena) bertentangan dengan UUD,” ujarnya di Jakarta, ditulis Jumat (6/7).
Ekonom senior ini kemudian mengungkapkan jika sistem pemilihan presiden di Indonesia, tidak murni menganut parlementer atau presidential.
“Nah hari ini sistem kita banci, dibilang parlementer kagak, dibilang presidential kagak,” katanya.
Diceritakan Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu ketika dirinya bertemu dengan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew, yang mengatakan jika sistem Pilpres di Indonesia menganut sistem parlementer, bukan presidential.
“Saya ngotot, saya bilang nggak Pak Lee, Indonesia itu presidential. Dia bilang nggak, karena kalau parlementer yang dipilih anggota DPR dulu baru pilih Perdana Menteri atau Presiden seperti kami. Indonesia kan pilih anggota DPR dulu kalian itu parlementer, nah saya baru sadar dari pertanyaan Pak Lee itu,” ujarnya.
Dia menyebut bahwa sistem yang dianut Indonesia saat ini juga melanggengkan politik uang dan praktik politik “dagang sapi”, dimana orang yang tidak kompeten tetap didukung partai karena memiliki uang.
Oleh karena itu, dirinya berharap Mahkamah Konstitusi mengubah sistem Pilpres yang dianut di Indonesia ini.
“Saya ingin Mahkamah Konstitusi (MK) ubah sistem banci ini, yang bertentangan dengan UUD 45,” harapnya.
Ia kemudian mencontohkan proses pemilihan di Perancis. Saat itu, Emmanuel Macron yang merupakan tokoh baru membuat partai dengan berbekal anggota di Facebook yang berjumlah 200 ribu orang.
Namun, partai besutan Emmanuel Macron itu bisa ikut pemilu melawan partai dan tokoh besar. Partai tersebut bahkan tampil sebagai pemenang karena rakyat Perancis ingin perubahan di negaranya.
“Itu kan aspirasi rakyat kalau lihat ceritanya, rakyat memilih presiden dulu, habis itu memilih anggota DPR-nya menang mayoritas. Presiden tidak perlu dagang sapi dengan partai, tidak perlu bagi-bagi duit,” ujar capres rakyat itu.
“Tidak perlu juga bertukar menteri yang kagak becus diangkat jadi menteri hanya karna pertimbangan partai, itulah sistem presidential yang sesungguhnya,” tukas pria yang akrab disapa RR itu.
Artikel ini ditulis oleh:
