Jakarta, Aktual.com – Menteri Keuangan dan Koordinator Perekonomian periode 2000-2001 Rizal Ramli mengaku menjelaskan secara umum kepada KPK bahwa kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tidak bisa dilepaskan peranannya dari tekanan IMF kepada Indonesia.
Rizal mendatangi gedung KPK untuk didengar keterangan dan pandangannya terhadap kebijakan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI.
“Seperti diketahui di Asia pada 1997-1998 mengalami krisis. Negara-negara tetangga kena krisis dan Indonesia juga kena. Kalau kita undang IMF ekonomi Indonesia tetap kena krisis dan anjlok sekitar enam persen, dua persen bahkan nol persen,” kata Rizal di gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/5).
Namun, kata dia, Menteri Perekonomian pada waktu itu mengundang IMF akibatnya ekonomi Indonesia malah anjlok ke minus 13 persen.
“Sebelum Managing Director IMF Michael Camdessus ketemu Pak Harto pada Oktober 1997, saya diundang dengan beberapa ekonom, saya satu-satunya ekonom yang menolak IMF datang ke Indonesia karena pengalaman di Amerika Latin, IMF malah bikin lebih rusak daripada bikin lebih bagus,” katanya.
Pada saat itu, kata Rizal, IMF menyarankan agar tingkat bunga bank dinaikkan dari 18 persen menjadi 80 persen sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang sehat menjadi bangkrut dengan bunga 80 persen tersebut.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
