Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kedua kiri), Wapres Jusuf Kalla (ketiga kiri), Ibu Mufidah Jusuf Kalla (keempat kiri) berjabat tangan dengan Menteri BUMN Rini Soemarno (kanan) saat acara silaturahmi Idul Fitri 1437 H dengan Pemimpin Lembaga Negara, Menteri Kabinet Kerja di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/7). Dalam silaturahim tersebut hadir pula Pejabat Eselon I Kementerian Sekretariat Negara serta karyawan Kantor Staf Presiden. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/1Spt/6

Jakarta, Aktual.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno enggan berkomentar terkait usulan perubahan struktur organisasi PT Pertamina (Persero). Bahkan dirinya mempertanyakan sumber dari informasi. Menurut Rini, selaku pemegang saham PT Pertamina, Kementerian BUMN belum mengeluarkan informasi terkait perubahan struktur organisasi PT Pertamina.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman menilai respon dari menteri BUMN Rini Soermano hanyalah sandiwara tingkat tinggi. Pasalnya, dalam jajaran komisaris terdapat wakil dari kementerian BUMN seperti Edwin Hidayat Abdullah yang merupakan Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kemeterian BUMN. Selain itu, Sahala Lumban Gaol juga menjabat sebagai Staf khusus Menteri BUMN sejak November 2014. (Baca: Perombakan Organisasi Pertamina, Menteri Rini Mengaku “Belum Tahu‘)

“Sudah biasa, Menteri BUMN bersandiwara tingkat tinggi. Rini Soemarno Cakap Kotor istilah orang medan. Lihat saja di jajaran Komisaris Pertamina ada dua orang yang ikut tanda tangan. Mereka rangkap jabatan, sebagai Deputy BUMN dan staff khusus nya Rini. Kalau mengaku tidak tahu, itu bisa jadi bagian sandiwara yang besar, mereka pembohong semua,” jelas Yusri di Jakarta, Kamis (11/8).

Seharusnya, setelah Direksi Pertamina lengkap berada di Jakarta pada 10 agustus, tentu usulan tersebut akan semakin menarik. Apakah dasar kajian dewan komisaris mengusulkan perubahan struktur tersebut tanpa mendengar usulan dewan Direksi pelaksana.

“Fakta ini semakin menarik, ada agenda apa dibalik semua ini. Pasalnya, disaat semua perusahaan migas dunia gencar melakukan efisiensi dan perampingan organisasi, tetapi dewan Komisaris malah membengkakkan organisasi,” tambahnya.

Dalam catatan Yusri, ada beberapa kebijakan Menteri Rini yang terkesan mementingkan kelompoknya. Seperti akuisisi PGE, PLN tidak pernah serius mengembangkan energi baru terbarukan. Banyak unit geotermal skala kecil PLN yang tak jalan.

“Belum lagi terkait kebijakan pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung , Pelindo 2 dan soal PGN dengan Pertamina serta dengan PLN baik soal status PT PGE dan adanya upaya dugaan pemaksaan menekan Pertamina supaya mundur dari tender PLTG Jawa 1. Maka sudah sewajarnya publik menginginkan posisi Rini ini dicopot dari Meneg BUMN pada rencana resuffle jilid 3,” tegasnya.

Menurut Yusri, kalau Menteri Rini Soemarno tetap dipertahankan oleh Presiden, maka publik juga akan menilai kebijakan Rini yang ngawur itu merupakan kebijakan Presiden Jokowi.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS