Jakarta, Aktual.co — Wacana Menteri BUMN, Rini Soemarno untuk menunujuk langsung jajaran direksi maupun komisaris disejumlah bidang usaha negara terus menuai pro kontra di sejumlah elemen masyarakat.
Gerakan Dekrit Rakyat (GDR) Indonesia melihat jika pemilihan direksi dan komisaris seperti yang dikatakan Rini Soemarno cenderung akan menempatkan seseorang tanpa dilihat kemampuannya.
“Persoalan kita hari ini pemilihan direksi dan komisaris itu bukan ditempatkan sesuai bidangnya tetapi lebih pada kompromi politik dan bagi-bagi kekuasaan,” kata salah aktivis GDR Indonesia, Romo Benny Susetyo, di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (6/11).
Masih kata Benny, persoalan yang kerap berulang adalah selalu terjebak setiap kali pergantian menteri akan menempatkan orang-orang yang ada disekelilingnya. Sehingga, sambung dia, ada kecenderungan bahwa menteri itu menetpatkan orang-orang loyal kepada dirinya.
Oleh karena itu, Benny mengatakan, untuk mencegah hal ini dibutuhkan adalah bagaimana transpasansi dimana calon-calon komisaris dan direksi BUMN harus di uji publik, dan pelibatan KPK dengan pembuktiaan terbalik.
“Artinya, calon-calon ini dilihat dari harta kekayaanya apakah wajar atau tidak, maka bila indikasinya melakukan tindakan yang korup itu maka bisa di cegah,” tandas dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Reporter: Novrizal Sikumbang
