Jakarta, Aktual.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku mendapatkan banyak protes dari berbagai daerah terkait proses rekrutmen pendamping desa yang belakangan menuai polemik. Salah satunya terkait dugaan kader-kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendapatkan prioritas dalam proses rekrutmen tersebut.
Padahal, ditekankan Tjahjo, sesuai aturan semestinya proses rekrutmen pendamping dana desa itu mengedepankan kompetensi dan sifat kedaerahan calon pendamping dana desa.
“Gubernur Bali protes, kami bukan kesukuan agama sentris, Bali ini kan mayoritas orang Hindu, kalau bisa pendamping desa orang Bali jangan droping dari daerah lain, komunikasi bisa tidak baik,” katanya di Jakarta, Rabu (20/4).
Tjahjo meminta kepala daerah setingkat Gubernur dan Bupati/Walikota untuk berperan aktif dalam proses rekrutmen pendamping desa guna mensukseskan pembangunan. Bagaimanapun, pendamping desa harus mengetahui budaya dan masyarakat sosial dimana dia ditempatkan.
“Tidak hanya dari Bali, banyak daerah (protes),” jelasnya.
Kemendagri sendiri disampaikan sudah berkomunikasi kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT). Hasilnya, disampaikan Mendes bahwa proses seleksi pendamping desa diserahkan ke masing-masing provinsi meski diakui rumusan rekrutmen dibuat dari Kemendes PDTT.
Artikel ini ditulis oleh:
