Jakarta, Aktual.com – Anjloknya rupiah terhadap nilai tukar dolar hingga tembus sebesar Rp14.000 dinilai lantara pemerintahan Jokowi-JK terlalu santai dalam mengantisipasi kemungkinan krisis nasional, terutama ketika nilai tukar masih berada di kisaran Rp13.000.
Demikian disampaikan pengamat ekonomi dari Lingkar Kajian Ekonomi Nusantara, Didin S Damanhuri, saat berbincang beberapa waktu lalu, di Jakarta, Selasa (25/8).
“Ekternal shocknya memang besar tetapi bukan hanya Indonesia (yang terkena imbasnya), tetapi juga terlalu santainya pemerintah untuk menanggapi (kondisi yang akan terjadi seperti) ini,” kata Didin.
Menurut dia, seharusnya pemerintah dalam hal ini presiden menunjukan sense of crisis-nya dengan melakukan tindakan terhadap para pelaku pasar, salah satunya memberikan insentif dan mengontrol pergerakan mafia.
“Investor itu bukan hanya yang raksa saja, UKM juga investor, karena itu UKM juga harus diberikan insentif, baik fiskal, moneter maupun perbankan. Dan segera Pergub BI yang sdah dilakukan Darmin (Nasution) diberlakukan dimana mewajibkan para pelaku hasil devisa ekspor itu disimpan dalam perbankan luar negeri minimal 1 minggu hingga 3 bulan. Karena itu penting sekali sebab menambah likuiditas yang cukup besar, hingga dapat mencapai ratusan triliun,” terang dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
