Jakarta, Aktual.com — Setelah mencatatkan kinerja terbaik di kawasan regional selama sepekan terakhir, kurs rupiah pada penutupan perdagangan, Selasa (13/10) turun terendah di Asia. Rupiah terdepresiasi 1,72 persen atau 230 poin ke level Rp13.638 per US dollar. Sepanjang Selasa (13/10), rupiah bergerak pada level terendah Rp13.667 per US dollar dan terkuat Rp13.471 US dollar.

“Kekhawatiran saya terbukti, rupiah yang tiba-tiba meningkat signifikan dalam satu pekan terakhir tiba-tiba tersungkur paling rendah di Asia” Ujar Anggota Badan Anggaran DPR Sukamta di Jakarta, Kamis, (15/10)

Menurutnya, hal ini terjadi karena pemerintah terlena dengan paket-paket kebijakan ekonomi.

“Pemerintah terlalu over confident dengan kebijakan ekonominya padahal ada faktor ketidakpastian global yang masih mempengaruhi Indonesia misal rilis data ekonomi Tiongkok serta kebijakan The Fed yang mempengaruhi Asia dan problem strategis lainnya yang belum bisa diatasi dengan efektif oleh paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan, misalnya peningkatan gelombang PHK, kemiskinan baru dan daya beli masyarakat yang semakin tergerus,” ungkap Sukamta

Sukamta menambahkan penguatan rupiah pada sepekan terakhir lebih dipicu efek kebijakan Bank Central AS The Fed yang menahan tingkat suku bunganya.

“Saya tegaskan bukan semata-mata paket kebijakan ekonomi pemerintah” cetusnya

Sekretaris fraksi PKS DPR RI ini juga kembali mengingatkan pemerintah bahwa fakta anjloknya rupiah pada penutupan perdagangan kemarin di angka 13.667 per US dollar akan kembali menekan industri dalam negeri dan menimbulkan gelombang PHK, apalagi jika tidak diantisipasi maka bisa menembus 14.000 per US dollar dan akan menimbulkan gejolak yang lebih besar lagi didalam negeri.

“Pemerintah tidak boleh abai dan harus melakukan diplomasi ekonomi yang pro aktif untuk menguatkan digdaya rupiah di depan pasar dunia. Hal ini penting untuk mengantisipasi ketidakpastian global yang terjadi” kata Sukamta

Selain itu, Anggota Komisi I ini mengatakan, RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) juga harus didorong untuk segera diselesaikan disertai kebijakan yang populis kepada masyarakat kecil yang terdampak krisis.

Sukamta menganggap pemerintah lalai dengan membiarkan rakyat kecil semakin miskin alias tidak pro rakyat. “Kami melihat pemerintah belum melirik kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat kecil,” tukasnya

Sementara, menanggapi paket kebijakan ekonomi keempat yang rencana akan diumumkan Istana hari, Kamis (15/10), Politisi PKS ini memberi garis bawah agar kebijakan ekonomi yang diumumkan harus betul-betul berdampak pada rakyat kecil.

“Pada ketiga kebijakan ekonomi pemerintah sebelumnya belum memunculkan kebijakan yang memberikan bantalan ekonomi dan perlindungan sosial kepada rakyat kecil bahkan beberapa kebijakan ekonomi yang diluncurkan hanya berdampak kepada para pengusaha kelas menengah dan atas, ini menimbulkan kesan negara abai dan lalai terhadap rakyat kecil yang terdampak langsung terhadap pelemahan dan perlambatan ekonomi nasional” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS