Jakarta, aktual.com – Nilai tukar rupiah yang terus mengalami pelemahan pada awal 2026 mendapat perhatian serius Kementerian Haji dan Umrah. Namun, pemerintah memastikan dampaknya terhadap biaya penyelenggaraan ibadah haji telah diantisipasi sejak jauh hari oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan menegaskan pergerakan dolar Amerika Serikat dan riyal Arab Saudi terhadap rupiah sudah masuk dalam perhitungan BPKH.
“Teman-teman [BPKH] sudah antisipasi sejak beberapa bulan yang lalu,” kata Irfan usai Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Kementerian Haji dan Umrah dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu (21/1/2026).
Menurut Irfan, selain antisipasi terhadap fluktuasi nilai tukar, kementeriannya juga melakukan langkah efisiensi agar biaya haji tetap terjangkau tanpa menurunkan kualitas layanan kepada jamaah.
Hal senada disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak. Ia mengungkapkan adanya penghematan signifikan pada pos belanja konsumsi jamaah haji tahun ini.
“Tahun lalu [biaya konsumsi] 40 riyal [per hari per jamaah]. Tahun ini per jamaah turun jadi 36 riyal. Makan pagi 10 riyal, makan siang dan malam masing-masing 13 riyal,” jelas Dahnil.
Meski biaya turun, Dahnil memastikan kualitas dan gramasi makanan justru mengalami peningkatan.
“Harganya bisa diturunkan karena efisiensi dalam konteks penyediaannya tanpa rente, korupsi, dan cash back. Kita pastikan proses terbuka dan bersih,” tegasnya.
Di sisi lain, tekanan terhadap rupiah masih berlanjut. Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Selasa (20/1/2026) melemah hingga hampir menyentuh level psikologis Rp17.000 per dolar AS, tepatnya di posisi Rp16.956.
Pemerintah berharap kombinasi antara antisipasi nilai tukar dan efisiensi anggaran dapat menjaga stabilitas biaya haji, sekaligus memastikan pelayanan kepada jamaah tetap optimal di tengah kondisi ekonomi global yang menantang.
Artikel ini ditulis oleh:
Tino Oktaviano
