Menteri ESDM Sudirman Said mengumumkan harga baru bahan bakar premium dan solar di Jakarta, Rabu (23/12). Pemerintah menurunkan harga bahan bakar jenis premium sebesar Rp 150 per liter, yaitu dari Rp 7.300 per liter menjadi Rp 7.150 per liter, sedangkan solar menjadi Rp 5.950 per liter berlaku mulai 5 Januari 2016. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww/15.

Jakarta, Aktual.com — Minimnya realisasi program listrik 35.000 MW membuat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said mengultimatum PLN agar menyerahkan revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) paling lambat tanggal 20 bulan ini, pasalnya keterlambatan RUPTL tersebut dianggap sebagai penghambat program.

“Jika  belum diserahkan hingga 20 Mei, sebagai regulator kita ingatkan konsekuensinya. Ini terus terang sudah terlalu lama memang. Akibat dari keterlambatan ini panjang, ini bukan sekedar komplain penyerahan dokumen, tapi ikutan dari kelambatan ini jadi kemana-mana,” kata Sudirman di kantornya Jl Medan Merdeka Jakarta, Rabu (18/5).

Dia menambahkan, dari evaluasi Presiden Jokowi meminta PLN sejalan dengan kebijakan pemerintah.

“Evaluasi presiden mengenai management PLN, intinya bagaimana PLN inline dengan berbagai kebijakan pemerintah. Selain itu mengenai decision making dan proses procurement (proses pembelian),” tandasnya.

Sebelumnya Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM, Sujatmiko menyampaikan, seharusnya RUPTL sudah ditandatangani pemerintah pada bulan Januari lalu, namun hingga hari ini pihak PLN belum kunjung memberikan draf revisi tersebut.

“Kalau RUPTL sudah ditetapkan pemerintah, itu menjadi dokumen yang bisa diakses semua pihak terkait, seperti investor, pemerintah maupun bank. disitu akan terlihat lokasi pembangkit dimana saja, transmisi dimana saja, sehingga jika ada masalah lahan atau tata ruang, pemda terkait bisa turun tangan dan membantu penyelesaiannya,” kata Sujatmiko di Kementerian ESDM, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18 Jakarta, Selasa (17/5)

Kemudian melalui RUPTL, investor bisa melihat peluang untuk mengikuti tender membangun pembangkit atau transmisi, dan bagi pemerintah berguna sebagai pedoman atau bahan monitor kemajuan target terkait pembangunan listrik 35.000 MW.

“Jika RUPTL sudah ditetapkan kan jelas pembangunannya tahun ini berapa, dan kepastian bagi invrstor bisa bangun dimana saja dan peluangnya dimana saja, serta tidak kalah penting berapa jumlah stok batubara misalnya, di mana dibangun dan supply nya berapa, power butuhnya berapa, itu semua bisa disiapkan industri,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Dadangsah Dapunta
Eka

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS