Presiden Rusia, Vladimir Putin

Moskow, Aktual.com – Otoritas Rusia memberikan batas waktu 90 hari kepada Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menormalisasi ekspor produk pertanian mereka.

Moskow mengumumkan persyaratan ini sebagai tanggapan terhadap pernyataan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengenai keputusan Rusia untuk menangguhkan partisipasinya dalam kesepakatan biji-bijian Laut Hitam.

Rusia merujuk pada Paragraf 6 Memorandum yang menyatakan bahwa kesepakatan tersebut berlaku selama tiga tahun, dan jika salah satu pihak, baik Rusia maupun PBB, berniat untuk menghentikan implementasinya, pemberitahuan harus diberikan tiga tahun sebelumnya.

“Oleh karena itu, Sekretariat PBB masih memiliki waktu 90 hari penuh untuk melanjutkan pekerjaannya dalam menormalisasi ekspor produk pertanian Rusia,” demikian pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Rusia pada hari Selasa (18/7).

Kementerian Luar Negeri Rusia juga merujuk pada pernyataan Guterres yang berencana mengembalikan akses sistem SWIFT untuk anak perusahaan atau afiliasi Bank Pertanian Rusia (Rosselkhozbank).

Larangan SWIFT terhadap beberapa bank Rusia adalah salah satu sanksi yang diberlakukan pada tahun 2022 oleh Uni Eropa dan negara-negara barat lainnya, bertujuan untuk melemahkan ekonomi Rusia sebagai tanggapan atas invasi mereka ke Ukraina, dengan menghalangi akses Rusia ke sistem pemrosesan transaksi keuangan SWIFT.

Lebih lanjut, Rusia menyatakan bahwa tidak ada alternatif lain untuk menghubungkan kembali Rosselkhozbank ke SWIFT, baik melalui saluran marjinal dengan JPMorgan, dalam platform teoretis dengan Citi dan Afreximbank, atau dengan opsi cabang dan anak perusahaan.

Pada hari Senin (17/7), Kremlin, sebutan untuk pemerintahan Rusia, mengumumkan bahwa Rusia telah menangguhkan partisipasinya dalam kesepakatan biji-bijian Laut Hitam dan menyatakan bahwa bagian Rusia dari perjanjian tersebut tidak dilaksanakan.

Kesepakatan itu ditandatangani oleh Rusia, Ukraina, PBB, dan Turki pada tahun sebelumnya, bertujuan untuk melanjutkan ekspor biji-bijian dari tiga pelabuhan Ukraina di Laut Hitam.

Kegiatan ekspor biji-bijian Ukraina sempat terhenti karena perang Rusia-Ukraina yang dimulai pada Februari 2022. Rusia kemudian menuduh Guterres telah mengabaikan serangan teroris dan sabotase yang dilakukan oleh Ukraina.

“Di bawah payung koridor kemanusiaan dan pengiriman yang merupakan bagian dari Prakarsa Laut Hitam, rezim Zelenskyy terus-menerus berusaha menyerang sasaran sipil dan militer Rusia,” ujar Kementerian Luar Negeri Rusia.

“Ini, sejatinya, melanggar semangat dan ketentuan kesepakatan yang mengatur keamanan pengangkutan biji-bijian dan produk makanan dari pelabuhan-pelabuhan Ukraina,” lanjut pernyataan Rusia.

Pada Senin pagi, ledakan di Jembatan Kerch yang menghubungkan Rusia dengan Semenanjung Krimea yang dianeksasi secara ilegal oleh Moskow pada tahun 2014 menyebabkan dua orang tewas dan satu anak terluka parah.

Presiden Rusia, Vladimir Putin, menuduh Ukraina berada di balik serangan tersebut, tetapi pejabat-pejabat Ukraina tidak mengakui atau mengakui bertanggung jawab atas insiden tersebut.

Sumber: Anadolu

Artikel ini ditulis oleh:

Antara
Arbie Marwan