1 dari 4
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengikuti rapat bersama Badan Legislasi DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (27/11). Rapat tersebut membahas kesepakatan mengenai pengusulan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dan Rancangan Undang-Undang KPK. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/pd/15
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly (tengah) bersama Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito (kanan) mengikuti rapat bersama Badan Legislasi DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (27/11). Rapat tersebut membahas kesepakatan mengenai pengusulan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dan Rancangan Undang-Undang KPK. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/pd/15
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengikuti rapat bersama Badan Legislasi DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (27/11). Rapat tersebut membahas kesepakatan mengenai pengusulan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dan Rancangan Undang-Undang KPK. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/pd/15
Ketua Badan Legislasi Sareh Wiryono (kiri) dan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo (kanan) berbincang disela rapat dengan Menkum HAM Yasonna Laoly dan Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (27/11). Rapat tersebut membahas kesepakatan mengenai pengusulan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dan Rancangan Undang-Undang KPK. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/pd/15
Artikel ini ditulis oleh:

















