Jakarta, Aktual.co — Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) melatih 50 istri Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai motivator pelaksanaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK).
“Peran istri-istri Tentara Nasional Indonesia (TNI) sangat strategis untuk menyukseskan program KKBPK,” kata Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), Virginia Anggraeni, di Mataram, Selasa (4/11).
Sebanyak 50 istri TNI tersebut tergabung dalam Dharma Pertiwi atau gabungan isteri TNI Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU) yang berada di wilayah NTB.
Menurut Anggaraeni, pembangunan kependudukan di Indonesia sampai saat ini telah menunjukkan keberhasilan, terutama jika dilihat dari sisi kuantitas penduduk.
Indonesia telah berhasil menurunkan angka kelahiran total (TFR) dan pertumbuhan penduduk secara konsisten selama periode 1970-2000.
Namun demikian, sambung dia, masih ada permasalahan yang berkaitan dengan kuantitas penduduk.
NTB merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk yang cukup besar. Berdasarkan sensus penduduk pada 2010, selama 10 tahun terakhir jumlah penduduk NTB mengalami peningkatan sekitar 500 ribu jiwa dari 4.009.261 jiwa menjadi 4.500.212 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,17 persen.
“Selain itu, sejak 2007 sampai dengan 2012, TFR stagnan di angka 2,8, meskipun kesertaan KB meningkat dari 54,9 persen menjadi 56 persen,” ujarnya.
Oleh karena itu, sambung dia, jika laju pertumbuhan dan angka kelahiran tidak dapat ditekan, maka dikhawatirkan tujuan kebijakan kependudukan dari sisi kuantitatif untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang (PTS) pada 2015 seperti tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) akan sulit tercapai.
Persoalan kependudukan di NTB, menurut Anggaraeni, sangat kompleks karena selain masalah kuantitas, juga dihadapkan pada persoalan kualitas penduduk, terutama bidang kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan pemerataan ekonomi.
Oleh karena itu, penanganan masalah kependudukan dan KB tidak bisa diabaikan, tetapi harus dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu.
“Kemitraan dan keterpaduan lintas sektoral sangatlah penting, termasuk dengan istri-istri para TNI,” katanya.
Dia mengatakan, dalam perjalanan program KB, Dharma Pertiwi telah mengambil peran aktif yang luar biasa dalam setiap kegiatan momentum Bulan Bakti TNI. Dharma Pertiwi berada di garis terdepan dalam kegiatan tumbuh kembang bayi lima tahun (balita) dan kegiatan pos pelayanan terpadu (posyandu).
Dharma Pertiwi juga berperan aktif dalam pelatihan motivator yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para motivator di lingkungan Dharma Pertiwi agar dapat meningkatkan perannya dengan hasil lebih optimal.
“Kami yakin setelah pelatihan ini Dharma Pertiwi akan mengambil peran yang lebih besar lagi untuk keberhasilan program KKBPK di NTB,” kata Anggaraeni.

()